Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

JOKOWI UTUS PRATIKNO ANTARKAN NASKAH UU CIPTAKER KE PBNU & MUI

Klaim pihak Istana, penyerahan naskah UU Cipta Kerja ke Ketum PBNU dan pimpinan MUI untuk
mendengar masukan semua pihak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bertemu
dengan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Minggu
(18/10/2020). Pertemuan tersebut merupakan atas perintah Presiden Joko Widodo sambil
membawa naskah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). "Pak Mensesneg
diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantar naskah UU Cipta Kerja ke NU dan
MUI," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Minggu
(18/10/2020).

Pratikno, kata Bey, mendatangi langsung rumah Ketua Umum NU KH Said Agil Siradj. Kemudian
Pratikno berangkat menuju kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi juga di
kediamannya. Pemerintah juga sebelumnya menjadwalkan untuk ke rumah Ketua Umum PP
Muhammadiyah Haedar Nasir, tetapi belum terlaksana.

"Awalnya rencananya, naskah UU Cipta Kerja ini juga akan diberikan kepada Muhammadiyah,
namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir sedang di luar kota," kata Bey. Bey
mengatakan, penyerahan UU Cipta Kerja dilakukan untuk mendengar masukan semua pihak. Hal
tersebut sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah dalam masukan pembuatan aturan turunan
UU Cipta Kerja baik berbentuk PP dan Perpres. "Pak Mensesneg juga tadi menyampaikan, bahwa
pemerintah benar-benar terbuka terhadap masukan dari semua pihak dalam membuat
peraturan-peraturan turunan. Dalam hal ini tadi NU, MUI, dan Muhammadiyah," kata Bey.

Bey pun menerangkan, sosialisasi tidak hanya kepada MUI, NU dan Muhammadiyah. Jokowi juga
memerintahkan seluruh menteri untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja dan menyerap aspirasi
dari akademisi, ormas, serikat pekerja, atau masyarakat langsung. "Caranya bagaimana, bisa
melalui seminar, workshop, FGD, talkshow, atau media lain yang dimiliki pemerintah termasuk
media sosial," kata Bey.

Sudah lebih dari sepekan DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna.
Pemerintah saat ini sedang gencar mensosialisasikan UU Cipta Kerja ke publik melalui ormas-
ormas ataupun serikat pekerja. Namun, hingga saat ini tak ada jalan bagi publik untuk bisa
mengakses draf tersebut lewat kanal-kanal resmi. UU kontroversial tersebut disahkan pada 5
Oktober, dan sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo 14 Oktober lalu.

Padahal, memberikan jalan lebar bagi publik untuk mengakses draf resmi bisa menjadi upaya
kesimpang siuran dokumen sudah memakan banyak korban warga sipil yang ditangkap karena
menyebarkan hoaks pasal-pasal Omnibus Law. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama
(PBNU) Said Aqil Siroj memang sempat menyatakan rakyat kecil dirugikan akibat aturan sapu
jagat ini.

"Baru kemarin ada keputusan DPR, UU Cipta Kerja, Cilaka namanya. Itu jelas tidak seimbang,
hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor.
Tapi menindas, menginjak, nasib para buruh, tani, rakyat kecil," kata Said, di Unusia Jakarta,
Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, UU Ciptaker menganggap lembaga pendidikan layaknya perusahaan. Kata dia, hal
tersebut tidak bisa dibenarkan. Apalagi lanjut Said, di era keterbukaan seperti sekarang ini yang
sangat bebas dan liberal, ditambah dengan sistem kapitalisme, membuat nasib rakyat kecil
semakin tertindas. Begitu pun dengan MUI yang tegas menolak UU Ciptaker karena hanyan
menguntungkan pengusaha saja. Sementara Muhammadiyah melalui Ketua PP Muhammadiyah
Anwar Abbas menganggap perpolitikan Indonesia kini telah dikuasai oligarki. Hal itu terlihat jelas
saat sedikitnya anggota DPR RI yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan
pimpinan partainya.

216