Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

SOAL PERCEPATAN PARIPURNA OMNIBUS LAW, MAHFUD SERAHKAN KE DPR

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
menyebut Dewan Perwakilan Rakayat (DPR) lah yang mestinya menjelaskan soal percepatan
jadwal Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja.

Sebelumnya, DPR memajukan jadwal Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya pengesahan
RUU Ciptaker dari yang mestinya digelar 8 Oktober menjadi 5 Oktober.

"Nah, kalau sidang yang dipercepat itu tentu itu wewenang DPR ya. Meskipun [saya] memaklumi
[pertanyaan] masyarakat kemudian kenapa buru-buru begitu. Tapi biar DPR lah yang menjawab
itu," kata Mahfud dalam siaran akun youtube resmi milik Karni Ilyas dan dikutip
CNNIndonesia.com , Senin (19/10).

Mahfud sendiri mengaku maklum dengan banyaknya masyarakat yang menyayangkan perihal
pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang dipercepat mengikuti jadwal Paripurna yang
dipercepat itu.

Kata dia, waktu itu memang kejadiannya sangat cepat sekali maka tak bisa dibantah terkait
protes dari masyarakat ini.

"Ya kalau mau dikatakan agak disayangkan ya mungkin saja yah. Saya maklum masyarakat itu
akan menyayangkan atau kalau masyarakat menyayangkan itu ya saya maklum karena memang
waktu itu cepat sekali," kata dia.

Terkait substansi serta pembahasan RUU tersebut, Mahfud menilai perundangan ini tidak bisa
dikatakan sebagai produk hukum yang terburu-buru.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja sejak lama
direncanakan oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan, katanya, Jokowi telah mulai membahas dan menyatakan soal aturan ini kepada publik
saat kampanye Pilpres dan diumumkan kembali saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 lalu.

"Sudah lama sebenarnya," kata Mahfud.

Lagi pula kata dia, terkait tuntutan buruh yang merasa tidak didengar dan tidak diakomodasi
hak-haknya, Mahfud menampik. Sebelum undang-undang ini disahkan, Jokowi kata dia berulang
kali memanggil asosiasi buruh ke Istana untuk berdiskusi terkait Cipta Kerja itu.

Selain di Istana, Mahfud mengaku pertemuan dengan asosiasi buruh juga dilakukan di kantornya
dan di kantor Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas aturan rigid yang akan dimasukan
dalam undang-undang itu.

"Jadi sampai ketemu di kantor saya itu tiga kali kemudian pertemun teknis dibentuk tim di kantor
Menteri Tenaga Kerja," kata dia.

Buruh kata Mahfud dalam setiap perbincangan memang telah menyampaikan berbagai aspirasi
dan keinginan mereka yang diakomodir dalam undang-undang sapu jagat itu. Namun diakui
Mahfud pemerintah tak bisa 100 persen mengikuti dan memasukkan keinginan mereka.

Alih-alih itu kata Mahfud, pemerintah selalu berusaha mencari jalan tengah untuk berbagai
aturan yang dimasukkan dalam undang-undang itu berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Memang ya tidak 100 persen dari setiap konsep disetujui. Tapi bahwa itu ditampung, dicari
jalan tengah itu sudah dilakukan sebenarnya," kata dia. (tst/arh).

220