Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Judul Soal Percepatan Paripurna Omnibus Law, Mahfud Serahkan ke DPR
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201019094241-32-
559935/soal-percepatan-paripurna-omnibus-law-mahfud-serahkan-ke-
dpr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-19 10:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam)) Nah, kalau sidang yang dipercepat itu tentu itu wewenang DPR ya. Meskipun [saya]
memaklumi [pertanyaan] masyarakat kemudian kenapa buru-buru begitu. Tapi biar DPR lah
yang menjawab itu

negative - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam)) Ya kalau mau dikatakan agak disayangkan ya mungkin saja yah. Saya maklum
masyarakat itu akan menyayangkan atau kalau masyarakat menyayangkan itu ya saya maklum
karena memang waktu itu cepat sekali

neutral - Mahfud MD (Menko Polhukam) Sudah lama sebenarnya
neutral - Mahfud MD (Menko Polhukam) Jadi sampai ketemu di kantor saya itu tiga kali kemudian
pertemun teknis dibentuk tim di kantor Menteri Tenaga Kerja

neutral - Mahfud MD (Menko Polhukam) Memang ya tidak 100 persen dari setiap konsep
disetujui. Tapi bahwa itu ditampung, dicari jalan tengah itu sudah dilakukan sebenarnya

Ringkasan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
menyebut Dewan Perwakilan Rakayat (DPR) lah yang mestinya menjelaskan soal percepatan
jadwal Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja.

Sebelumnya, DPR memajukan jadwal Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya pengesahan
RUU Ciptaker dari yang mestinya digelar 8 Oktober menjadi 5 Oktober.

219