Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

PENINJAUAN KHL BERSAMAAN DENGAN PANDEMI, INI KATA KEMENAKER

Masa peninjauan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang akan berlaku lima
tahun ke depan, berbarengan dengan pandemi Covid-19, yang berdampak pada perlambatan
ekonomi. Akibatnya, ada perubahan komponen dan jenis KHL lebih rendah dari yang ditetapkan
lima tahun lalu.

"Dalam kondisi saat ini, pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi
kebijakan pengupahan yang terbaik di masa pandemi Covid-19," kata Plt Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kemenaker,
Haiyani Rumondang, saat membuka Dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil
peninjauan komponen dan jenis KHL Tahun 2020, dalam keterangan pers, Senin (19/10).

Dari sudut pandang buruh, Haiyani mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 berdampak
penurunan penghasilan yang diterima sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan hidup buruh dan keluarganya. Namun, ia mengatakan, pandemi Covid-19 juga
berdampak bagi pengusaha yang mengalami kesulitan karena permintaan menurun dan
terbatasnya bahan baku sehingga berdampak pada kelangsungan usahanya.

Kemenaker mengatakan perubahan KHL perlu tetap memperhatikan kesejahteraan dan
perlindungan pekerja/buruh. "Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi
yang terjadi agar terjalinnya sinergitas seluruh pihak sehingga kita dapat melewati masa sulit ini
(pandemi Covid-19) dengan baik," kata dia.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tersebut, Haiyani mengatakan Kemenaker
menggelar dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan
jenis KHL di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak diharapkan. "Diharapkan dialog ini akan
memberikan manfaat dalam pengembangan pengupahan ke depan yang adil dan berdaya saing
dalam menyatukan perspektif dan langkah untuk menghadapi kebijakan besar saat ini, yaitu
kebijakan Cipta Kerja," katanya.

Haiyani mengatakan Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (PP Pengupahan) mengamanatkan peninjauan Komponen dan Jenis KHL dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan
rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Depenas telah menyelesaikan kajian
peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal
7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.

Ia mengatakan PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data BPS atau informasi
harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL hasil peninjauan.
Untuk selanjutnya, perhitungan nilai KHL akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah guna
penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan dialog dengan dewan
pengupahan ini untuk menginformasikan atau menyosialisasikan hasil peninjauan komponen dan
jenis KHL yang diamanahkan oleh PP Pengupahan, yakni setiap komponen dan KHL harus
ditinjau kembali. "Kenapa setiap 5 tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun
sekali dirubah. Misalnya apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun
lalu dengan sekarang," ujar Dinar.

Setelah dikaji dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker, keluar Permenaker Nomor
18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun
2016 tentang KHL. Dari Permenaker tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis,
kini berubah menjadi 64 jenis, yang menjadi acuan KHL tahun 2020. Acuan itu dijadikan sebagai
salah satu formula penentuan upah di tahun 2021 mendatang.

41