Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 52
Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam) dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan
daerah dalam pelaksanaan Regulasi Omnibus Law secara virtual di Balai Kota, Rabu kemarin.
Rapat koordinasi yang langsung dipimpin Menko Polhukam itu fokus membahas tentang
penjelasan pokok-pokok subtansi Undang-Undang (UU) cipta kerja (15 Bab, 186 Pasal, dan 76
UU). Juga dibahas beberapa substansi hukum berkaitan dengan omnibus law .
"UMK Bengkulu kita tetapkan pada 12 Novemver sambil menunggu arahan pemerintah pusat,"
ujar Kadis Naker Kota Bengkulu Munarwan Syafui.
Terkait dengan nilai pertumbuhan ekonomi termasuk inflasi Bengkulu, kata Syaifui memang ada
persoalan. Semestinya penetapan UMK dan UMP itu sekarang berdasarkan survei kebutuhan
hidup layak yang dilakukan secara nasional.
Tetapi karena saat ini dalam masa pandemi, hal tersebut sulit untuk dilakukan. Memang ada
usulan lewat pemberitaan beberapa tentang bagaimana Menteri Tenaga Kerja meminta masukan
dari Dewan Pengupahan Pusat bahwa penghitungannya ini mungkin akan disesuaikan dengan
kondisi dan dimungkinkan akan kembali ke upah minimum tahun 2020, tetapi itu masih dibahas.
"Kita Pemkot Bengkulu masih menunggu hasil itu," lanjutnya.
Sebelum menentukan besaran UMK, pihaknya akan membahas dalam rapat bersama Dewan
Pengupahan Kota Bengkulu . Jika tidak ada hambatan, akhir bulan Oktober sudah bisa
dilaksanakan. Jika Upah Minimum Provinsi Bengkulu nanti ditetapkan pada 1 November, Dewan
Pengupahan Kota sudah bisa memulai pembahasan besaran angka UMK secara rinci.
51
