Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Adapun fokus dari tema itu adalah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem
kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan
bencana.

Secara nasional program padat karya atau cash for work dipercayakan kepada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Kementerian PUPR, pemerintah
mengalokasikan anggaran Rp 11,3 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja 614.480 orang
di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Kementerian PUPR pun menindaklanjuti amanat tersebut dengan menerapkan padat karya ke
dalam tujuh program, yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI),
Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse,
Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya.

Selain diamanatkan untuk pembangunan secara nasional, Presiden Jokowi juga
menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD yang diprioritaskan untuk
program padat karya sebagai langkah pemulihan ekonomi. Selain itu, program padat karya juga
menjadi langkah untuk percepatan pembangunan di tingkat desa.

Jawa Tengah Kondisi perekonomian di Jawa Tengah pada kuartal II mengalami kontraksi -
5,94%, lebih tinggi dari kontraksi perekonomian nasional. Tentu arah pembangunan Jawa
Tengah pada 2021 selain memperhatikan isu strategis secara nasional juga
mengimplementasikan instruksi Presiden. Karena itu, pembangunan Jawa Tengah 2021
diarahkan dengan tema besar "Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan
Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM".

Adapun prioritasnya adalah peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, percepatan pengurangan angka kemiskinan
dan pengangguran, pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM
berdaya saing, penguatan ketahanan bencana, dan pemantapan tata kelola pemerintahan dan
kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Dengan langkah tersebut tergambar jelas bahwa pemulihan ekonomi menjadi prioritas. Dalam
Rancangan APBD 2021, Pemprov Jateng menggulirkan bantuan keuangan Rp 2,23 triliun untuk
35 kabupaten/kota dan 7.809 desa. Dana tersebut sebagian diberikan untuk mengungkit
perekonomian di wilayah pelosok melalui skema padat karya. Padat karya di Jawa Tengah selain
dari program bantuan keuangan juga ada program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) sebesar Rp 8.185.540.000 dialokasikan untuk 11.292 unit di.

Selain itu, juga terdapat beberapa program lain seperti subsidi bunga koperasi Rp 1 miliar di
Dinas Koperasi dan UMK, pemberian stimulus untuk memperbaiki sanitasi, dan program lain yang
bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan di Jawa Tengah, terdapat 362 perusahaan dan 76.202 tenaga
kerja terdampak pandemi. Karena itu, program stimulus terhadap pekerja yang dirumahkan atau
di- PHK harus menjadi prioritas, pemprov dan pemkab/pemkot. Karena itu, seluruh
pemkab/pemkot dalam kebijakan pembangunan 2021 juga harus berbasis padat karya sesuai
dengan kewenangan dan karakteristik daerah masing-masing. Selain itu, prioritas lainnya dalam
APBD 2021 adalah mengurangi belanja barang/jasa yang bersifat fisik sehingga program padat
karya diharapkan dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruhh Jawa
Tengah. (40) -- Dr Alwin Basri , anggota Fraksi PDIP, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa
Tengah.

47