Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 49

Judul               Kemenaker Pastikan Dengarkan Aspirasi Terkait Kebijakan Upah
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qigk4h349/kemenaker-pastikan-
                                    dengarkan-aspirasi-terkait-kebijakan-upah
                Jurnalis            Ichsan Emrald Alamsyah
                Tanggal             2020-10-19 23:50:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Haiyani  Rumondang  (Pelaksana  tugas  Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan
              Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Masa peninjauan
              KHL  saat  ini  berbarengan  dengan  pandemi  COVID-19  dan  berdampak  terhadap  ekonomi,
              bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah
              masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang terbaik di
              masa pandemi COVID-19



              Ringkasan

              Pelaksana tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
              & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang memastikan bahwa pemerintah
              tetap mendengarkan aspirasi dari seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan
              pengupahan terbaik di masa pandemi COVID-19.



              KEMENAKER PASTIKAN DENGARKAN ASPIRASI TERKAIT KEBIJAKAN UPAH

              Pelaksana tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
              & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang memastikan bahwa pemerintah
              tetap mendengarkan aspirasi dari seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan
              pengupahan  terbaik  di  masa  pandemi  COVID-19.  Menurut  Haiyani  pandemi  menyebabkan
              perlambatan ekonomi hampir seluruh sektor, maka perubahan komponen dan jenis kebutuhan
              hidup  layak  (KHL)  yang  telah  ditetapkan  dalam  pelaksanaannya  harus  memperhatikan
              perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha.

              "Masa  peninjauan  KHL  saat  ini  berbarengan  dengan  pandemi  COVID-19  dan  berdampak
              terhadap ekonomi, bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi
              saat  ini,  pemerintah  masih  terus  mendengar  seluruh  pihak  terkait  formulasi  kebijakan
              pengupahan yang terbaik di masa pandemi COVID-19," katanya, Senin (19/10).


                                                           48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54