Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Haiyani mengatakan perlu pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap kondisi
pandemi yang tengah terjadi saat ini. Hal itu diperlukan agar terjalin sinergi seluruh pihak untuk
melewati masa sulit, seperti saat pandemi dengan baik.

Dalam masa pandemi, ujarnya, pekerja mengalami penurunan penghasilan yang berdampak
pada kondisi pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak hanya itu, COVID-19 juga memberi dampak
kepada pengusaha yang mengalami penurunan permintaan dan terbatasnya bahan baku.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman itu, maka diadakan Dialog Dewan Pengupahan
se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis KHL Tahun 2020 di Jakarta pada 15-
17 Oktober 2020.

Dalam dialog virtual itu Haiyani menjelaskan bahwa sesuai Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) mengamanatkan peninjauan Komponen
dan Jenis KHL dalam jangka waktu lima tahun melalui penetapan Menaker dengan
mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Depenas telah
menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada Bulan Oktober 2019
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.

Ditegaskan Haiyani Rumondang, PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data
BPS atau informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL
hasil peninjauan. Untuk selanjutnya perhitungan Nilai KHL akan dilakukan oleh dewan
pengupahan daerah guna penetapan Upah Minimum Tahun 2021.

Setelah dikaji dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker, keluar Permenaker Nomor
18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun
2016 tentang KHL. Dari Permenaker tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis,
kini berubah menjadi 64 jenis, yang menjadi acuan KHLTahun 2020 dan dijadikan sebagai salah
satu formula penentuan upah di Tahun 2021.

49