Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 7
Judul Biar Birokrasinya Nggak Ribet
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis Cok
Tanggal 2020-10-20 06:09:00
Ukuran 170x183mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 61.200.000
News Value Rp 612.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Firman Bakri (Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia) Secara prinsip
Omnibus Law lahir karena adanya obesitas regulasi. Kondisi ini memunculkan tarik menarik
kewenangan terkait perizinan dunia usaha, yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum
dan tidak efisien, baik waktu dan biaya
neutral - Firman Bakri (Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia) Jadi saya rasa, kalau
dari dunia usaha sudah menunggu lama. Selama ini bongkar pasang regulasi juga tidak mempan.
Tapi dengan Omnibus Law ini diharapkan dapat jadi peletak dasar kemudahan usaha
neutral - Benny Soetrisno (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Perdagangan) Kalau banyak yang kerja, otomatis demand (permintaan) naik, sehingga banyak
supply' (pasokan) naik, karena produksi bertambah. Perdagangan otomatis meningkat dan
aktivitasnya bergerak
neutral - Mirah Midadan (peneliti Institute for Development of Economics and Finance) Sosialisasi
untuk mengajukan' segala jenis perizinan yang diubah atau disim-plifikasi melalui OSS harus
tersampaikan dengan baik. Peran pemerintah daerah akan sangat dibutuhkan
positive - Herman Halim (Pengamat ekonomi Universitas Riau Edyanus) Memberi kesempatan
UMKM untuk mendirikan dan mengembangkan usaha
negative - Herman Halim (Pengamat ekonomi Universitas Riau Edyanus) Sekarang diberikan
kesempatan, bukalah usaha seluas-luasnya. Supaya ada tenaga kerja yang diserap. Cuma
pemerintah akan mengawasi, agar UMKM tidak mengganggu ketertiban umum dan masyarakat.
Kalau ada yang melanggar, itu sebaiknya dibina
negative - Herman Halim (Pengamat ekonomi Universitas Riau Edyanus) Nanti dipertegas melalui
peraturan pemerintah. Boleh masuk, tetapi ada ketentuan tindak lanjut. PP (Peraturan
Pemerintah) untuk menindaklanjuti dan membuat kriteria, membuat sertifikasi. Jadi jelas tenaga
asing yang masuk
positive - Emrus Sihombing (Dosen Universitas Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan) UU ini
sangat bagus untuk memberikan kesempatan terhadap UMKM dan menyerap tenaga kerja
6
