Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 8

Ringkasan

              APA yang kebayang ketika mendengar kata birokrasi? Huft.pastinya ribet dan melelahkan. Nah,
              yang ribet-ribet itulah yang akan dipangkas melalui UU Cipta Kerja. Direktur Eksekutif Asosiasi
              Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan UU Cipta Kerja dapat mengurangi
              birokrasi dalam proses pemberian izin usaha yang selama ini dikeluhkan karena terlalu lama.

              Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengapresiasi adanya kemudahan tersebut karena
              selama ini terlalu banyak tumpang tindih dalam birokrasi yang mengakibatkan biaya perizinan
              yang tinggi



              BIAR BIROKRASINYA NGGAK RIBET

              APA yang kebayang ketika mendengar kata birokrasi? Huft.pastinya ribet dan melelahkan. Nah,
              yang ribet-ribet itulah yang akan dipangkas melalui UU Cipta Kerja. Direktur Eksekutif Asosiasi
              Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan UU Cipta Kerja dapat mengurangi
              birokrasi dalam proses pemberian izin usaha yang selama ini dikeluhkan karena terlalu lama.

              Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengapresiasi adanya kemudahan tersebut karena
              selama ini terlalu banyak tumpang tindih dalam birokrasi yang mengakibatkan biaya perizinan
              yang tinggi

              "Secara prinsip Omnibus Law lahir karena adanya obesitas regulasi. Kondisi ini memunculkan
              tarik  menarik  kewenangan  terkait  perizinan  dunia  usaha,  yang  mengakibatkan  tidak  adanya
              kepastian hukum dan tidak efisien, baik waktu dan biaya," ujarnya.

              Ia mengatakan UU Cipta Kerja bisa memotong prosedur yang panjang dan berbelit-belit dari
              proses pemberian izin usaha melalui adanya penyederhanaan jenis dan tata cara berusaha di
              daerah.

              Untuk itu Firman meyakini regulasi ini dalam jangka pendek dapat memberikan peluang bagi
              UMKM  di  Indonesia,  yang  saat  ini  terdampak  oleh  pandemi  CO-VID-19,  untuk  tumbuh  dan
              berkembang lebih optimal.

              "Jadi  saya  rasa,  kalau  dari  dunia  usaha  sudah  menunggu  lama.  Selama  ini  bongkar  pasang
              regulasi juga tidak mempan. Tapi dengan Omnibus Law ini diharapkan dapat jadi peletak dasar
              kemudahan usaha," katanya.

              Ia menambahkan Omnibus Law juga akan memperkuat sistem layanan terpadu elektronik atau
              Online Single Sub-mission (OSS) yang selama ini belum mampu menyelesaikan permasalahan
              izin di sektor dunia usaha.

              Dengan demikian regulasi ini dapat menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam mengundang
              investor serta mendukung pemulihan ekonomi untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan dalam
              jangka panjang.

              Sebelumnya Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan Benny
              Soetrisno  mengatakan  UU  Cipta  Kerja dapat  memperkuat  aktivitas perdagangan  karena  bisa
              mendorong lahirnya pengusaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan.
              "Kalau  banyak  yang  kerja,  otomatis  demand  (permintaan)  naik,  sehingga  banyak  supply'
              (pasokan) naik, karena produksi bertambah. Perdagangan otomatis meningkat dan aktivitasnya
              bergerak," kata Benny dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (15/10).



                                                            7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13