Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Menurut Benny, kegiatan perdagangan saat ini sedang menurun karena permintaan dari
masyarakat juga menurun karena berkurangnya daya beli seiring dengan tingkat pendapatan
yang tereduksi.

Karena itu, dia meyakini kegiatan perdagangan akan kembali pulih karena regulasi yang baru
disetujui menjadi UU tersebut akan mempermudah lahirnya badan usaha terutama bagi UMKM
atau koperasi pemula.

Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (indef) Mirah
Midadan menyampaikan bahwa sosialisasi terkait penyederhanaan perizinan pada Undang-
undang Cipta Kerja melalui Online Single Sub-mission (OSS), harus tersampaikan dengan baik.

"Sosialisasi untuk mengajukan' segala jenis perizinan yang diubah atau disimplifikasi melalui OSS
harus tersampaikan dengan baik. Peran pemerintah daerah akan sangat dibutuhkan," kata Mirah
pada Diskusi Online bertajuk Meninjau Perizinan Berusaha di UU Cipta Kerja di Jakarta, Senin.

Mirah menyoroti poin yang terkait perizinan di bidang usaha perikanan dan kelautan, di mana
dua poin yang terdapat dalam Pasal 1 UU tentang Perikanan jika dibandingkan dengan pasal
yang terdapat pada UU Cipta Kerja.

Pada pasal l UU tentang Perikanan poin 16,17, dan 18, disebutkan bahwa nelayan harus memiliki
tiga izin yang harus dipenuhi sebelum berlayar untuk menangkap ikan.

Sementara pada UU Cipta Kerja, perizinan tersebut disederhanakan dari tiga menjadi hanya satu
perizinan yang harus dipenuhi nelayan kecil maupun nelayan besar sebelum berlayar untuk
mencari ikan yang dilakukan melalui sistem OSS.

Menurut Mirah, hal tersebut akan menguntungkan nelayan karena akan mereduksi biaya nelayan
dalam mendapatkan izin, karena hanya perlu satu surat izin lewat sistem OSS. Untuk itu, Mirah
berharap agar sosialisasi atas simplifikasi perizinan tersebut dapat tersampaikan dengan baik
kepada para nelayan, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pengamat ekonomi Universitas Riau Edyanus Herman Halim mengatakan Undang-undang Cipta
Kerja dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh izin usaha dengan lebih
cepat dan mudah.

"Memberi kesempatan UMKM untuk mendirikan dan mengembangkan usaha," kata Herman
dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Dia menilai kemudahan tersebut bisa membuat pelaku usaha kecil tidak perlu lagi mengurus
berbagai perizinan seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Usaha Industri (IUI), Tanda
Daftar Perusahaan (TDP), dan izin lingkungan.

Dengan demikian, ia mengharapkan, kemudahan perizinan itu bisa membuat kegiatan usaha
kembali bergairah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang sempat terdampak karena adanya
pandemi COVID-19.

"Sekarang diberikan kesempatan, bukalah usaha seluas-luasnya. Supaya ada tenaga kerja yang
diserap. Cuma pemerintah akan mengawasi, agar UMKM tidak mengganggu ketertiban umum
dan masyarakat. Kalau ada yang melanggar, itu sebaiknya dibina," katanya.

Herman mengharapkan publik tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan atas adanya
regulasi ini, terutama terkait isu masuknya tenaga asing, karena hal ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP).

8