Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 80
mendengarkan aspirasi seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan
yang terbaik di masa pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi hampir seluruh sektor, maka
perubahan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan, dalam
pelaksanaan hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan
berusaha.
KEMNAKER SOSIALISASI HASIL KAJIAN KOMPONEN DAN KHL KEPADA DEWAN
PENGUPAHAN
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan, pemerintah tetap
mendengarkan aspirasi seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan
yang terbaik di masa pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi hampir seluruh sektor, maka
perubahan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan, dalam
pelaksanaan hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan
berusaha.
"Masa peninjauan KHL saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan berdampak terhadap
ekonomi, bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi saat ini,
pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang
terbaik di masa pandemi Covid-19," kata Haiyani Rumondang dalam Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, hari Senin (19/10/2020).
Saat membuka Dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan
jenis KHL Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (15-17/10/2020) lalu, Haiyani menjelaskan dari sudut
pekerja/buruh, kondisi pandemi Covid-19 berdampak penurunan penghasilan yang diterima,
sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan
keluarganya.
Pandemi Covid-19 juga berdampak bagi pengusaha yang mengalami kesulitan karena
permintaan menurun dan terbatasnya bahan baku sehingga berdampak pada kelangsungan
usahanya.
"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya
sinergitas seluruh pihak sehingga kita dapat melewati masa sulit ini (pandemi Covid-19) dengan
baik," ujarnya Haiyani secara virtual.
Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tersebut, Haiyani mengatakan pihaknya
menggelar dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan
jenis KHL di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak diharapkan.
"Diharapkan dialog ini akan memberikan manfaat dalam pengembangan pengupahan ke depan
yang adil dan berdaya saing dalam menyatukan perspektif dan langkah untuk menghadapi
kebijakan besar saat ini, yaitu kebijakan Cipta Kerja," katanya.
Haiyani Rumondang menjelaskan sesuai Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) mengamanatkan peninjauan Komponen dan Jenis
KHL dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan
rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
79
