Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 81

Depenas telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan Oktober
              2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.
              Ditegaskan Haiyani Rumondang, PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data
              BPS atau informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL
              hasil  peninjauan.  Untuk  selanjutnya  perhitungan  Nilai  KHL  akan  dilakukan  oleh  Dewan
              Pengupahan Daerah guna penetapan Upah Minimum tahun 2021.

              Hal senada dikatakan oleh Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani. Menurutnya,
              dialog  dengan  dewan  pengupahan  ini  untuk  menginformasikan  atau  mensosialisasikan  hasil
              peninjauan  komponen  dan  jenis  KHL  yang  diamanahkan  oleh  PP  Pengupahan,  yakni  setiap
              komponen dan KHL harus ditinjau kembali.

              "Kenapa setiap 5 tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali dirubah.
              Misalnya apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun lalu dengan
              sekarang," ujar Dinar dalam sambutannya.
              Setelah dikaji dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker, keluar Permenaker Nomor
              18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun
              2016 tentang KHL. Dari Permenaker tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis,
              kini berubah menjadi 64 jenis, yang menjadi acuan KHL tahun 2020 dan dijadikan sebagai salah
              satu formula penentuan upah di tahun 2021 mendatang.

              "Ada KHL yang bertambah, berubah dan ada yang diperbaiki. Di antaranya penambahan televisi,
              pulsa dan lainnya," katanya.

              Dinar menambahkan, Permenaker ini disosialisasikan ke anggota dewan pengupahan provinsi,
              kabupaten/kota. Namun kondisi pandemi Covid ini, peserta sosialisasi dikurangi dari 34 provinsi.

              Dialog Dewan Pengupahan dihadiri Wakil Ketua Depenas, Adi Mahfudz (unsur pengusaha) dan
              Sunardi (unsur serikat pekerja/serikat buruh), serta diikuti 68 peserta dari Dewan Pengupahan
              Provinsi  Seluruh  Indonesia.  Sebanyak  15  peserta  dari  unsur  pemerintah,  18  peserta  unsur
              pengusaha, 31 peserta dari SP/SB, serta 2 peserta dari Akademisi.



































                                                           80
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86