Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

ADAKAN PERTEMUAN VIRTUAL, INDONESIA-TAIWAN KAJI PEMBEBASAN BIAYA
PENEMPATAN PMI
Pemerintah Indonesia bersama otoritas Taiwan membahas pelindungan dan penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) dalam pertemuan virtual bertajuk Joint Task Force Indonesia-
Taiwan di Jakarta pada Kamis (8/4/2021).

Hal tersebut dilakukan guna menindaklanjuti pertemuan virtual antara Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia (RI) dengan Kepala Taipei Economic and Trade Office ( TETO ) di Jakarta,
pada Kamis (18/3/2021).

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi selaku ketua delegasi
mengungkapkan, pertemuan tersebut sangat penting bagi Indonesia dan Taiwan, guna
mengevaluasi perekrutan, penempatan, dan pelindungan bagi PMI.

Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang
(UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.

"Sejak itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang tersebut," jelas Anwar dalam
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis.

Perubahan tata kelola itu, kata dia, bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja
migran, sehingga mereka dapat bekerja dengan layak, serta terlindungi dengan baik.
Anwar mengungkapkan, salah satu poin yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017, yaitu
Pasal 30 yang mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan.

Adapun pengaturan biaya penempatan diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.

"Tujuan utama dari pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan
adanya praktik overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI," tutur Anwar.

Ia juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Indonesia bermaksud untuk
memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan mengenai kebijakan pembebasan biaya penempatan,
sekaligus mendiskusikan beberapa isu lain.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani memaparkan tentang beberapa
komponen pembiayaan yang nantinya dapat dibebankan bagi calon PMI (CPMI), pihak pemberi
kerja, maupun pemerintah.

Komponen pembiayaan yang dimaksud meliputi pelatihan, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi,
paspor, visa, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan akomodasi tiket.

Selain itu ada pula komponen pembiayaan untuk legalisasi perjanjian kerja (PK), jasa perusahaan
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), jasa penempatan agensi di Taiwan, serta jaminan
sosial.

"Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami terus berkoordinasi dan menyosialisasikan
baik kepada kementerian atau lembaga, para CPMI, pemerintah daerah, serta asosiasi jasa
perusahaan penyalur CPMI," ucap Benny.

Menanggapi hal tersebut, ketua delegasi Taiwan, sekaligus Deputy Minister Ministry of Labour
Taiwan Wang An-Pan menuturkan, pihaknya sangat mengerti tentang isu biaya penempatan.

33