Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

INDONESIA DAN TAIWAN KAJI PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
JAKARTA - Guna menindaklanjuti pertemuan virtual antara Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kepala TETO di Jakarta pada 18 Maret 2021 yang lalu, Pemerintah Indonesia
bersama dengan Otoritas Taiwan terus membahas tentang perlindungan dan penempatan bagi
Pekerja Migran Indonesia (PMI), salah satunya mengkaji biaya penempatan bagi PMI.
"Pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi kedua pihak, baik Indonesia
maupun Taiwan untuk melakukan evaluasi mengenai Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan
bagi PMI," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar
Sanusi, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Menurut Sekjen Anwar, sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah menerbitkan
dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia. Sejak itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola
penempatan dan pelindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, yang
bertujuan untuk lebih memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran sehingga mereka dapat
bekerja secara layak dan terlindungi dengan baik.

Salah satu poin yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yaitu ketentuan Pasal 30 yang
mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan. Pengaturan biaya
penempatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Tujuan utama dari
pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan adanya praktik
overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI. "Pada pertemuan ini, kami
bermaksud untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas penjelasan yang pernah kami
sampaikan melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya penempatan, serta sekaligus
mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua pihak," ujar Anwar yang juga
ketua delegasi pada pertemuan Joint Task Force Indonesia-Taiwan secara virtual.

Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
dalam kesempatan ini memaparkan terkait beberapa komponen pembiayaan yang nantinya
dibebankan kepada CPMI, pihak pemberi kerja, maupun Pemerintah. Komponen pembiayaan
yang dimaksud di antaranya yakni pelatihan, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, paspor dan
visa, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), akomodasi tiket, legalisasi Perjanjian Kerja,
jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan jasa penempatan agency di
Taiwan, serta jaminan sosial.

"Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami terus berkoordinasi dan menyosialisasikan
baik kepada kementerian/lembaga, para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pemerintah
Daerah, serta asosiasi jasa perusahaan penyalur CPMI," tuturnya.

Ketua Delegasi Taiwan sekaligus Deputy Minister, Ministry of Labour Taiwan Wang An-Pan,
menuturkan bahwa pihaknya mengerti sekali terkait biaya penempatan tentu akan ada
perubahan mekanisme yang akan berlanjut baik bagi para pengguna jasa PMI, ataupun bagi
CPMI itu sendiri.

"Dengan itu kami bersedia untuk melakukan negoisasi maupun musyawarah lebih lanjut untuk
membicarakan perubahan mekanisme ini. Kedua belah pihak perlu menyepakati terlebih dahulu
atas kebijakan pembebasan biaya ini, sebelum diberlakukan," lanjutnya. Sebagai penutup,
Sekjen Anwar mengutarakan terkait ketetapan teknis biaya penempatan yang dibahas saat ini
masih membutuhkan waktu dan perlu pendalaman yang detail. Hal ini diperlukan juga koordinasi
lintas kementerian/lembaga dan juga asosiasi jasa P3MI, untuk dapat menyepakati ini kedepan,
guna tetap melindungi hak-hak dan juga keberlangsungan bagi Pekerja Migran Indonesia. (CM)
(ars).
41