Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

Dalam pasal 40 PP nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, disebutkan bahwa hak atas manfaat JKP akan hilang jika pekerja tidak mengajukan
permohonan klaim manfaat JKP selama tiga bulan sejak terjadi PHK, telah mendapatkan
pekerjaan atau meninggal dunia.

Adapun, manfaat dari program JKP ini berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, hingga
pelatihan kerja.

"Untuk uang tunai, rinciannya 45% dari upah untuk tiga bulan pertama, 25% dari upah untuk
tiga bulan berikutnya dan (diberikan) paling lama enam bulan," jelas Ida.

Ida juga mengatakan pekerja mendapatkan hak atas akses informasi pasar kerja, melalui
layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja
atau petugas antar kerja.

Peserta juga berhak mendapatkan pelatihan kerja baik melalui pelatihan berbasis kompetensi
atau dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan.

Adapun persyaratan peserta program JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program
jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013,
yaitu untuk usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP
dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada
program JKN, JKK, JHT, dan JKM Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun serta mempunyai
hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Yang menerima manfaat JKP ini adalah pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta
Kerja, pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur
paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum
terjadi PHK.
Lebih lanjut, sumber pembiayaan dari JKP yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22%, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14% dan Jaminan Kematian
0,10%, Dan ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan
batas upah sebesar Rp 5 juta.

45