Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

INDONESIA DAN TAIWAN KAJI PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PMI

JAKARTA - Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan, guna
menindaklanjuti pertemuan virtual antara Menteri Ketenagakerjaan RI dengan kepala TETO
pemerintah bersama dengan otoritas Taiwan terus membahas terkait pelindungan dan
penempatan bagi pekerja migran Indonesia.

Menurut dia, salah satunya mengkaji biaya penempatan bagi PMI .

"Pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi kedua pihak baik Indonesia
maupun Taiwan untuk melakukan evaluasi mengenai Perekrutan, Penempatan dan Pelindungan
bagi PMI," ungkap Anwar sekaligus ketua delegasi pada pertemuan Joint Task Force Indonesia
- Taiwan secara virtual, di Jakarta, Kamis (8/4).

Anwar mengatakan, sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan dan
memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Sejak itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk lebih
memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran sehingga mereka dapat bekerja secara layak
dan terlindungi dengan baik.

Salah satu poin yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yaitu ketentuan Pasal 30 yang
mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan.

Pengaturan biaya penempatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.

Tujuan utama dari pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan
adanya praktik overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI.

"Pada pertemuan ini, kami bermaksud untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas
penjelasan yang pernah kami sampaikan melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya
penempatan, serta sekaligus mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua
pihak," ungkap Anwar.

Anwar juga mengutarakan terkait ketetapan teknis biaya penempatan yang dibahas saat ini,
masih membutuhkan waktu dan perlu pendalaman yang detail. Hal ini diperlukan juga koordinasi
lintas Kementerian/Lembaga dan juga asosiasi jasa P3MI.

"Sehingga dapat menyepakati ke depan, guna tetap melindungi hak-hak dan juga
keberlangsungan bagi Pekerja Migran Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam kesempatan ini memaparkan terkait
beberapa komponen pembiayaan yang nantinya dapat dibebankan bagi CPMI, pihak pemberi
kerja, maupun Pemerintah. Komponen pembiayaan yang dimaksud diantaranya yakni; pelatihan,
Pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, paspor dan Visa, SKCK, akomodasi tiket, legalisasi PK,
Jasa P3MI dan jasa penempatan agency di Taiwan, serta jaminan sosial.

"Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami terus berkoordinasi dan menyosialisasikan
baik kepada Kementerian/Lembaga, para CPMI, Pemerintah Daerah, serta asosiasi jasa
perusahaan penyalur CPMI," tutur dia.

Lebih lanjut ketua delegasi Taiwan, sekaligus Deputy Minister, Ministry of Labour Taiwan,
Mr.Wang An-Pan, menuturkan bahwa pihaknya mengerti sekali terkait biaya penempatan tentu

53