Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 234
Judul PPKM Darurat, KSPI: Jangan Sampai Ada Ledakan PHK
Nama Media republika.co.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qvlsrp396/ppkm-darurat-kspi-jangan-
sampai-ada-ledakan-phk
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2021-07-02 13:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita
hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya bisa berdampak pada ekonomi
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjukan kembali.
Bagi perusahaan yang mampu, harus membayar upah secara penuh dan tidak dipotong. Kalau
kemudian terjadi PHK, kami meminta pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan
omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB
atau UU No 13 Tahun 2003
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami bersama pemerintah siap berjibaku untuk menurunkan
Covid-19 mendukung langkah pemerintah memberlakukan PPKB darurat dengan
mempertimbangkan efek kesehatan dan ekonomi
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Perusahaan harus menyediakan masker, hand sanitizer,
tempat cuci tangan, dan pemberlakuan jarak agar tidak terlalu mendekat saat berlangsungnya
proses produksi, makan siang, tempat ibadah di lingkungan perusahaan dan tempat parkir
Ringkasan
Pemerintah resmi menerapkan kebijakan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021. Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta, Menteri Tenaga Kerja, Menko
Perekonomian, dan Menteri Perindustrian untuk memastikan pemberlakuan PPKM Darurat tak
memunculkan ledakan PHK "Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi.
Tetapi juga akibat negatifnya bisa berdampak pada ekonomi," kata Said dalam keterangan
tertulisnya, Kamis (1/7).
PPKM DARURAT, KSPI: JANGAN SAMPAI ADA LEDAKAN PHK
JAKARTA -- Pemerintah resmi menerapkan kebijakan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta, Menteri Tenaga
233

