Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 235
Kerja, Menko Perekonomian, dan Menteri Perindustrian untuk memastikan pemberlakuan PPKM
Darurat tak memunculkan ledakan PHK "Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang
kita hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya bisa berdampak pada ekonomi," kata Said dalam
keterangan tertulisnya, Kamis (1/7).
Dia mengingatkan, di saat awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang dirumahkan dan
kemudian kehilangan pekerjaan. Akibatnya, daya beli buruh turun, yang berdampak pada
menurunnya konsumsi. Menurunnya konsumsi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang
negatif. Jika ini terjadi, resesi akan semakin panjang.
"Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjukan kembali. Bagi perusahaan yang mampu, harus
membayar upah secara penuh dan tidak dipotong. Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta
pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi
menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003," ujarnya.
Said menilai, bukan tidak mungkin PPKM darurat ini akan berdampak PHK besar-besar seperti
kasus Giant. Terutama terhadap perusahaan retail, logistik, perhotelan, transportasi, makanan,
tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.
Dia menegaskan, omnibus law bukan jawaban terhadap ancaman ledakan PHK di tengah
pandemi yang kian meningkat. Karena itu, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja
segera dicabut.
"Kami bersama pemerintah siap berjibaku untuk menurunkan Covid-19 mendukung langkah
pemerintah memberlakukan PPKB darurat dengan mempertimbangkan efek kesehatan dan
ekonomi," ucapnya.
Selain itu, diterapkannya kebijakan PPKM Darurat, Said meminta dan mengimbau kepada buruh
di seluruh Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah
selama pemberlakukan PPKM. Dalam kaitan dengan itu, pengusaha harus menyediakan segala
fasilitas terkait protokol kesehatan.
"Perusahaan harus menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan pemberlakuan
jarak agar tidak terlalu mendekat saat berlangsungnya proses produksi, makan siang, tempat
ibadah di lingkungan perusahaan dan tempat parkir," ungkapnya.
234
