Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 272
Ringkasan
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) darurat lantaran melonjaknya kasus harian Covid-19 yang terjadi di Indonesia hingga
menyentuh angka 20.000.
Pusat perbelanjaan pun terkena imbas dari pemberlakuan PPKM Darurat tersebut karena harus
tutup hingga 20 Juli 2021.
TERIMBAS PPKM DARURAT, PENGUSAHA MAL MINTA PENIADAAN PAJAK HINGGA
SUBSIDI BAGI KARYAWAN
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) darurat lantaran melonjaknya kasus harian Covid-19 yang terjadi di Indonesia hingga
menyentuh angka 20.000.
Pusat perbelanjaan pun terkena imbas dari pemberlakuan PPKM Darurat tersebut karena harus
tutup hingga 20 Juli 2021.
Terkait hal itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ( APPBI ) DKI mengharapkan berbagai
insentif dari pemerintah pusat maupun daerah. Antara lain peniadaan berbagai pajak.
"Kepada pemerintah pusat, kami mengharapkan dapat ditiadakannya PPh final 10 persen sewa
yang ditanggung pihak pusat belanja, Pengurangan tarif PLN dan gas serta mohon diberikan
subsidi bantuan biaya hidup bagi karyawan yang bergerak di pusat belanja," ujar Ketua APPBI
DKI Ellen Hidayat melalui keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).
Adapun kepadapemerintah daerah (pemda), pihak asosiasi pusat perbelanjaan meminta untuk
diberikan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penghapusan pajak restoran (PB1)
hingga parkir.
"Kami mengharapkan bahwa sesudah tanggal 20 Juli 2021, maka pusat belanja dapat
beroperasional kembali. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan adanya pengurangan
besaran PBB, meniadakan Pajak PB1 untuk resto, reklame dan pajak parkir," pintanya.
Sejak Covid-19 merebak di Indonesia, lanjut Ellen, pusat perbelanjaan sudah mengalami
berbagai peraturan pengetatan PSBB dan PPKM, sehingga daya tahan pusat belanja juga sudah
sangat melemah. Begitu pula dengan kerugian yang membesar karena biaya operasional.
"Di samping pusat belanja juga masih harus memberikan diskon kepada para tenant sesuai
dengan kemampuannya agar para tenant juga masih bisa bertahan dan membuka lapangan
kerja. Namun mirisnya di luar pusat belanja masih banyak bisnis masyarakat yang tidak
menerapkan prokes dengan lengkap dan tepat," ucapnya.
PHK bertambah APPBI DKI juga mengungkapkan keprihatinannya akan pemberlakuan PPKM
Darurat yang bisa berimbas terhadap pengurangan karyawan di pusat-pusat perbelanjaan alias
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pasalnya sebut Ellen, mal merupakan industri padat karya, dengan banyaknya batasan untuk
pusat belanja, tentunya daya serap tenaga kerja juga semakin minim.
"Dengan adanya PPKM Darurat tersebut maka tentunya para tenant dan pusat belanja harus
merumahkan para karyawannya atau melakukan pengurangan tenaga kerja. Hal ini yang
sebenarnya membuat kami sangat prihatin pada situasi semua masyarakat harus dapat
271
