Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 267
Judul Mal Tutup saat PPKM Darurat, Pengusaha Minta Insentif
Nama Media detik.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5628159/mal-tutup-
saat-ppkm-darurat-pengusaha-minta-insentif
Jurnalis Achmad Dwi Afriyadi
Tanggal 2021-07-02 10:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Ellen Hidayat (Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta)
Kepada pemerintah daerah kami mengharapkan adanya pengurangan besaran PBB, meniadakan
Pajak PB1 untuk resto, reklame dan pajak parkir
neutral - Ellen Hidayat (Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta)
Kepada pemerintah pusat kami mengharapkan dapat ditiadakannya PPH final 10% sewa yang
ditanggung pihak pusat belanja, pengurangan tarif PLN dan gas serta mohon diberikan subsidi
bantuan biaya hidup bagi karyawan yang bergerak di pusat belanja
negative - Ellen Hidayat (Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta)
Dengan adanya PPKM darurat tersebut, maka tentunya para tenant dan pusat belanja harus
merumahkan para karyawannya atau melakukan pengurangan tenaga kerja
Ringkasan
Pengusaha mal berharap pemerintah memberikan sejumlah insentif karena adanya PPKM
darurat. Pengusaha meminta insentif berupa keringanan pajak hingga subsidi untuk karyawan.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat meminta
kepada pemerintah daerah agar memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB)
hingga meniadakan sejumlah pajak.
MAL TUTUP SAAT PPKM DARURAT, PENGUSAHA MINTA INSENTIF
Pengusaha mal berharap pemerintah memberikan sejumlah insentif karena adanya PPKM
darurat. Pengusaha meminta insentif berupa keringanan pajak hingga subsidi untuk karyawan.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat meminta
kepada pemerintah daerah agar memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB)
hingga meniadakan sejumlah pajak.
266
