Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021

Judul Pemkab Siak Optimalkan Kepesertaan BPJamsostek
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL Pg5
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-07-02 10:16:00
Ukuran 109x98mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 3.488.000

News Value Rp 10.464.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Jamaluddin (Asisten III Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak) Kita akan buat
surat instruksi kepada organisasi perangkat daerah dan perusahaan. Termasuk kontraktor harus
ikut BPJS Ketenagakerjaan serta anggotanya. Kemudian untuk mengurus izin usaha syaratnya
juga sudah harus ikut BPJS Ketenagakerjaan

negative - Yusuf Delvi (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Siak) Kepesertaan RT/RK dengan
iuran dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebanyak 2.678 orang. Pada 2021 belum ada
keberlanjutan. sekarang masa tenggang 90 hari dan ada relaksasi
neutral - Yusuf Delvi (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Siak) Mereka tak ada ikatan kerja,
hanya uang transportasi Rp 100 ribu. Harap ada perlindungan

neutral - Uus Supriyadi (Kepala BPJS Pekanbaru) Maka dapat subsidi dari pemerintah enam
bulan, ada pelatihan juga dan itu tak ada iurannya. Lalu ada juga beasiswa bagi yang minimal
tiga tahun kepesertaan, ahli waris atau putra-putrinya yang dapat

positive - Robby Hermansyah (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri
Siak) Kita dari kejaksaan ikut, untuk penegakan kepatuhan pemerintah daerah dan perusahaan

Ringkasan

Sebanyak 81 ribu angkatan kerja di Kabupaten Siak belum terlindungi dalam kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek) sehingga diperlukan regulasi untuk
menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2/2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial.
Asisten III Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Jamaluddin, Kamis (1/7) mengatakan,
pihaknya akan membuat regulasi untuk peningkatan kepesertaan tersebut. Di antaranya
membantu dengan kebijakan pemerintah dan aturan terhadap perusahaan. "Kita akan buat surat
instruksi kepada organisasi perangkat daerah dan perusahaan. Termasuk kontraktor harus ikut
BPJS Ketenagakerjaan serta anggotanya. Kemudian untuk mengurus izin usaha syaratnya juga
sudah harus ikut BPJS Ketenagakerjaan," kata Jamaluddin.

263