Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021

PEMKAB SIAK OPTIMALKAN KEPESERTAAN BPJAMSOSTEK

Sebanyak 81 ribu angkatan kerja di Kabupaten Siak belum terlindungi dalam kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek) sehingga diperlukan regulasi untuk
menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2/2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial.

Asisten III Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Jamaluddin, Kamis (1/7) mengatakan,
pihaknya akan membuat regulasi untuk peningkatan kepesertaan tersebut. Di antaranya
membantu dengan kebijakan pemerintah dan aturan terhadap perusahaan. "Kita akan buat surat
instruksi kepada organisasi perangkat daerah dan perusahaan. Termasuk kontraktor harus ikut
BPJS Ketenagakerjaan serta anggotanya. Kemudian untuk mengurus izin usaha syaratnya juga
sudah harus ikut BPJS Ketenagakerjaan," kata Jamaluddin.

Hal itu dikatakannya dalam focus grup diseussion dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Siak
dan Pekanbaru. Pada kesempatan itu. ia menyampaikan untuk pegawai non-aparatur sipil negara
(ASN) di Pemkab Siak sebanyak 7.762 sudah diikutkan BPJS.
Kemudian juga perangkat kampung atau desa yang sudah terdaftar ada 58 dari 122 kampung.
Terkait penambahan jaminan hari tua, Jamal juga masih mempertimbangkan kondisi keuangan.
Saat ini perlindungan untuk honorer dan perangkat kampung hanya untuk jaminan kecelakaan
kerja dan kematian.

Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Siak Yusuf Delvi berharap. pemerintah
memberikan perlindungan kepada perangkat RT/RK yang pada 2020 dimulai. Pihaknya
mencarikan biaya jaminan itu dari sejumlah perusahaan, namun pada 2021 ini belum ada
keberlanjutan. "Kepesertaan RT/RK dengan iuran dari dana tanggung jawab sosial perusahaan
sebanyak 2.678 orang. Pada 2021 belum ada keberlanjutan. sekarang masa tenggang 90 hari
dan ada relaksasi," ujarnya.

Kemudian dia juga meminta agar pemerintah memberikan perlindungan bagi kader posyandu.
Pasalnya mereka sebagai garda terdepan program pengurangan stunting. "Mereka tak ada ikatan
kerja, hanya uang transportasi Rp 100 ribu. Harap ada perlindungan," imbuhnya.

Kepala BPJS Pekanbaru Uus Supriyadi menyampaikan, di Kota Pekanbaru untuk RT/RW
perlindungannya ditanggung Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Dia menyampaikan saat ini
juga ada program jaminan kehilangan pekerjaan yang kena pemutusan hubungan kerja. "Maka
dapat subsidi dari pemerintah enam bulan, ada pelatihan juga dan itu tak ada iurannya. Lalu ada
juga beasiswa bagi yang minimal tiga tahun kepesertaan, ahli waris atau putra-putrinya yang
dapat," ungkapnya.

Pada kegiatan itu juga hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Siak,
Robby Hermansyah. Ia mengatakan inpres tersebut harus dilaksanakan dan instruksinya kepada
pemerintah daerah menyusun anggaran. "Kita dari kejaksaan ikut, untuk penegakan kepatuhan
pemerintah daerah dan perusahaan," sebutnya. (Ant)

264