Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 133
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Ida Fauziyah dalam
keterangannya, Selasa (20/10/2020).
Empat RPP yang dimaksud Menaker ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja
Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.
Untuk penyusunan RPP, Menaker menyatakan pihaknya sudah mematangkan konsep di internal
Kemnaker dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
"Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ujarnya.
Dalam penyusunan RPP ini, pihaknya memastikan melibatkan stakeholder ketenagakerjaan,
yakni dari Serikat Pekerja/Buruh dan pengusaha.
Lebih lanjut, ia menyatakan Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap
mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja.
"Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ucapnya.
Ida menyebut UU Cipta Kerja ini mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia memastikan pelayanan kepada warga harus berkarakter 4 Lebih yaitu lebih cepat, lebih
murah, lebih aman dan lebih berintegritas.
"Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan
ketenagakerjaan," ujarnya.
Hadir dalam acara ini di antaranya Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani; Ketua Umum
KSPSI, Yorrys Raweyai; perwakilan K-Sarbumusi, FSP BUN, dan F-Kahutindo; Sekjen Kemnaker,
Anwar Sanusi; Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; perwakilan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM , serta stakeholder lainnya.
132
