Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 134
Judul Soal Omnibus Law, Menaker: Pak Jokowi Pilih Risiko, Bukan Cari Aman
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5221776/soal-
omnibus-law-menaker-pak-jokowi-pilih-risiko-bukan-cari-aman
Jurnalis Tim detikcom
Tanggal 2020-10-20 22:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi
situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik karena targetnya untuk mengubah,
maka pasti ada risiko penolakan. Tapi Pak Jokowi memilih menjalani risiko itu
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua.
Bukannya cari aman
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi mari kita follow-up legacy ini dengan semangat berdialog.
Kita jangan pakai prinsip pokok'e. Repot kalau pakai pokok'e. Namanya dialog ya tidak bisa 100%
aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang
harus diberikan pekerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , membuka acara Kick-off Tripartite Meeting pada Selasa
petang (20/10) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan sirene dimulainya dialog pembahasan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja yang melibatkan
perwakilan Serikat pekerja/buruh (SP/SB), Apindo/Kadin, serta pemerintah.
Menaker Ida melanjutkan bahwa ini periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau
sebetulnya bisa memilih untuk tenang-tenang saja. Tidak membuat terobosan yang mengubah
secara signifikan banyak hal.
SOAL OMNIBUS LAW, MENAKER: PAK JOKOWI PILIH RISIKO, BUKAN CARI AMAN
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , membuka acara Kick-off Tripartite Meeting pada Selasa
petang (20/10) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan sirene dimulainya dialog pembahasan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja yang melibatkan
perwakilan Serikat pekerja/buruh (SP/SB), Apindo/Kadin, serta pemerintah.
133
