Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 139
RPP ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER SEGERA DISUSUN
Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja. RPP harus segera ada agar UU Cipta
Kerja bisa segera dilaksanakan.
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Menaker Ida saat
menyampaikan sambutan pada Kick-Off the Tripartite Meeting "Pembahasan Peraturan
Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Udang Cipta Kerja" di Jakarta, hari Selasa
(20/10/2020).
Empat RPP yang dimaksud Menaker Ida ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga
Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.
Untuk penyusunan RPP, Menaker Ida menyatakan bahwa pihaknya sudah mematangkan konsep
di internal Kemnaker dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
"Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ucap
Menaker Ida.
Menurutnya, dalam penyusunan RPP ini, pihaknya memastikan keterlibatan stakeholder
ketenagakerjaan, yakni dari Serikat Pekerja/Buruh dan pengusaha. "Minggu ini sudah start.
Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ucapnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap
mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini mengubah banyak
hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan kepada warga harus berkarakter 4 Lebih
yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih berintegritas.
"Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan
ketenagakerjaan," ujarnya.
Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa metode omnibus law telah
diterapkan di banyak negara secara parsial. Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam
menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja.
Hariyadi menyatakan, selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun investasi
mengalami kenaikan. Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk mengatasi
persoalan tersebut. "Ini adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi
yang harus kita apresiasi," ujarnya.
Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, mengapresiasi langkah pemerintah untuk membahas
aturan turunan UU Cipta Kerja dengan melibatkan stakeholder. "Dengan proses dinamika yang
ada di bangsa ini, mari kita kalau sepakat sebagai stakeholder, samakan persepsi, satukan
idealisme, komitmen kita, untuk kepentingan bangsa dan negara," ucapnya.
138
