Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 140
Judul Pemerintah Klaim Penuhi Kepentingan Buruh
Nama Media koran.tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://koran.tempo.co/read/nasional/459036/pemerintah-klaim-
penuhi-kepentingan-buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-20 21:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Betul-betul konkret ini,
bukan hanya pencitraan, karena memang partisipasi publik itu dibutuhkan
negative - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Spesifiknya, kalau
terkait dengan kluster ketenagakerjaan, pasti buruh. Kalau kluster lingkungan, pasti organisasi
lingkungan
neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Saat ini tinggal
memastikan peraturan turunan itu bisa mengakomodasi suara publik
negative - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Saya kira bukan
undang-undangnya yang dibatalkan, tapi pasti hanya pasal tertentu yang dibatalkan
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Arahan Pak Presiden agar
seluruh perpres (peraturan presiden) dan PP (peraturan pemerintah) diselesaikan. Ini terdiri atas
35 PP dan 5 perpres
negative - Nining Elitos (Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Undang-undangnya
saja kami tolak, apalagi turunannya
neutral - Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah) Kami menunggu kajian tim hukum
terlebih dulu sebelum mengambil sikap tentang Undang-Undang Cipta Kerja
Ringkasan
Pemerintah sedang membentuk tim teknis lintas kementerian untuk menyusun 40 draf peraturan
turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim aturan turunan ini akan
mengakomodasi kepentingan buruh dan kelompok masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengatakan pemerintah
menjamin akan mendengarkan kritik dan saran yang disampaikan kelompok masyarakat
penentang omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. "Betul-betul konkret ini, bukan hanya
139
