Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Ia mengatakan undang-undang yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut bertujuan untuk
membuat perubahan yang baik bagi Indonesia.
"Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi pak Jokowi memilih
menjalani risiko itu," kata Ida Ida menjelaskan pada periode kedua sebagai Presiden, Jokowi
sebenarnya bisa memilih untuk tenang-tenang saja menjalankan pemerintahannya.

Serta, tidak membuat terobosan yang mengubah secara signifikan banyak hal.

"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," kata Ida.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog.

"Jadi mari kita follow-up legacy ini dengan semangat berdialog. Kita jangan pakai prinsip pokok'e.
Repot kalau pakai pokok'e. Namanya dialog ya tidak bisa 100% aspirasi pekerja dan pengusaha
diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan," kata
Ida.

Kick-Off the Tripartite Meeting yang dilaksanakan di Jakarta mengangkat tema"Pembahasan
Peraturan Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja" Selasa
(20/10/2020).

Kegiatan ini merupakan sirene dimulainya dialog pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja yang melibatkan perwakilan Serikat pekerja/buruh
(SP/SB), Apindo /Kadin, serta pemerintah.

Sekiranya ada 4 yang telah disiapkan Kemnaker, yakni RPP tentang Pengupahan, RPP tentang
Tenaga Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua umum APINDO, Haryadi Sukamdani dan Ketua Umum KSPSI,
Yorrys Raweyai. Juga perwakilan serikat lainnya yaitu K-Sarbumusi, Federasi SP BUN, F-
Kahutindo, beberapa SP/SB yang mengikuti secara virtual.

130