Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Judul Mulai Minggu Ini Menaker Rancang PP Turunan UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/20/223608626/mulai-
minggu-ini-menaker-rancang-pp-turunan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-10-20 22:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan
dari UU Cipta Kerja . Kalau di UU Cipta Kerja itu kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat
kan lebih baik

negative - Jokowi (Presiden) ujarnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi
Sukamdani mengatakan bahwa metode Omnibus Law telah diterapkan di banyak negara secara
parsial. Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan
untuk menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut kata dia, selama ini penciptaan lapangan kerja
formal menurun meskipun investasi mengalami kenaikan. Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja
lahir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut

negative - Jokowi (Presiden) ujarnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi
Sukamdani mengatakan bahwa metode Omnibus Law telah diterapkan di banyak negara secara
parsial. Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan
untuk menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut kata dia, selama ini penciptaan lapangan kerja
formal menurun meskipun investasi mengalami kenaikan. Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja
lahir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut. Ini adalah salah satu langkah
pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita apresiasi

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyebut, ada 4 RPP yang akan digodok.
RPP yang disusun meliputi pengupahan, Tenaga Kerja Asing (TKA), Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

125