Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 127
MULAI MINGGU INI MENAKER RANCANG PP TURUNAN UU CIPTA KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyebut, ada 4 RPP yang akan digodok.
RPP yang disusun meliputi pengupahan, Tenaga Kerja Asing (TKA), Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja . Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," katanya melalui keterangan
resminya, saat melaksanakan Kick-Off the Tripartite Meeting "Pembahasan Peraturan Pelaksana
Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Udang Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020).
Untuk penyusunan RPP, Ida menyatakan bahwa pihaknya sudah mematangkan konsep di
internal Kemenaker dan sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
"Sosialisasi kepada pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa metode
Omnibus Law telah diterapkan di banyak negara secara parsial. Di Indonesia sendiri, metode
yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja.
Lebih lanjut kata dia, selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun investasi
mengalami kenaikan. Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk mengatasi
persoalan tersebut. "Ini adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi
yang harus kita apresiasi," ujarnya.
126
