Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 122
MENAKER GANDENG BURUH & PENGUSAHA GARAP 4 RPP UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan segera menyusun Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP). Ini sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja sehingga bisa
segera dilaksanakan.
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," ujarnya dalam keterangan
tertulis, Selasa (20/10/2020).
Hal ini ia sampaikan pada Kick-Off the Tripartite Meeting 'Pembahasan Peraturan Pelaksana
Substansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja'. Ida menjelaskan empat RPP yang
dimaksud ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Terkait penyusunan RPP, Ida menegaskan pihaknya telah mematangkan konsep di internal
Kementerian Ketanagakerjaan (Kemenaker) dan telah berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait.
"Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah,"
ungkapnya.
Dalam penyusunan RPP, pihaknya juga telah memastikan keterlibatan stakeholder
ketenagakerjaan, yakni dari Serikat Pekerja/Buruh dan pengusaha.
"Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap
mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja.
Hal ini mengingat UU Cipta Kerja mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengatakan pelayanan kepada masyarakat harus berkarakter 4 Lebih, yaitu lebih cepat, lebih
murah, lebih aman dan lebih berintegritas.
"Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan
ketenagakerjaan," paparnya.
Sementara itu Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan metode Omnibus Law
telah diterapkan di banyak negara secara parsial. Di Indonesia, metode yang diterapkan dalam
penyusunan UU Cipta Kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja.
Hariyadi menjelaskan selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun investasi
mengalami kenaikan sehingga UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk mengatasi persoalan
tersebut.
"Ini adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita
apresiasi," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai mengapresiasi langkah pemerintah untuk
membahas aturan turunan UU Cipta Kerja dengan melibatkan stakeholder. Menurutnya, hal ini
berguna untuk menyamakan persepsi untuk satu tujuan.
"Dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini, mari kita kalau sepakat sebagai stakeholder,
samakan persepsi, satukan idealisme, komitmen kita, untuk kepentingan bangsa dan negara,"
pungkasnya.
121
