Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 120
Menurutnya, dalam hal terjadi kekurangan atau ketidakvalidan data tersebut, pihaknya
mengembalikan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan
memberitahukan kepada pemberi kerja untuk memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam
kriteria penerima subsidi gaji/upah.
"Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau
ketidaksesuaian data. Misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya,
kemudian nomor rekeningnya dia tidak sesuai dengan nama yang diserahkan," kata Menaker
Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Selasa (20/10).
Ia menyatakan bahwa bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) yang telah disalurkan
kepada pekerja/buruh sebanyak 12.166.471 atau setara dengan 98,09 persen.
Berdasarkan data Kemnaker per 19 Oktober 2020, bantuan subsidi gaji/upah telah tahap I
tersalurkan kepada 2.485.687 penerima (99,43%); tahap II sebanyak 2.981.531 penerima
(99,38%); tahap III sebanyak 3.476.120 penerima (99,32%); tahap IV sebanyak 2.620.665
penerima (94,09%); dan tahap V sebanyak 602.468 penerima (97,39%).
Subsidi gaji/upah disalurkan melalui dua termin pembayaran. Setelah pembayaran termin
pertama selesai disalurkan, Kemnaker akan kembali memproses pembayaran termin kedua
subsidi gaji/upah.
"Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal bulan November setelah
proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah termin I ini selesai," kata Menaker Ida.
Dengan anggaran mencapai Rp37,7 triliun, program bantuan pemerintah berupa subsidi
gaji/upah ditargetkan bagi 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan (per 30 Juni 2020). Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima,
data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12.4 juta
pekerja/buruh.
"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan
untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik , baik di lingkup Kemendikbud
maupun Kemenag," kata Menaker Ida.
119
