Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 121
Judul Menaker Gandeng Buruh & Pengusaha Garap 4 RPP UU Cipta Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5221820/menaker-
gandeng-buruh--pengusaha-garap-4-rpp-uu-cipta-kerja
Jurnalis Inkana Putri
Tanggal 2020-10-20 22:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan
dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat
kan lebih baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas
naker juga sudah dan akan terus kami lakukan. Ini penting karena dinas adalah ujung tombak
informasi dan layanan warga di daerah
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan
bisa selesai lebih cepat dari target
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan
ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum APINDO) Ini adalah salah satu langkah pemerintah,
khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita apresiasi
neutral - Yorrys Raweyai (Ketua Umum KSPSI) Dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini,
mari kita kalau sepakat sebagai stakeholder, samakan persepsi, satukan idealisme, komitmen
kita, untuk kepentingan bangsa dan negara
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan segera menyusun Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP). Ini sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja sehingga bisa
segera dilaksanakan. Hal ini ia sampaikan pada Kick-Off the Tripartite Meeting 'Pembahasan
Peraturan Pelaksana Substansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja'. Ida menjelaskan
empat RPP yang dimaksud ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
120
