Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Judul Pembahasan UU Ciptaker Sudah Transparan
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-10-21 05:50:00
Ukuran 211x192mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 10.550.000

News Value Rp 105.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Nasrudin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Jadi tahapan-tahapan
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU tersebut, yaitu mulai dari
tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan/ pengesahan,
tahap pengundangan dan tahap sosialisasi. Saat ini RUU Cipta Kerja sudah sampai kepada tahap
keempat, penetapan oleh DPR dan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan
diundangkan. Jadi sudah sampai tahap pengesahan oleh Presiden, setelah itu baru tahap
pengundangan dan tahap sosialisasi

neutral - Nasrudin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Demikian juga proses
pembahasan di DPR, ini dilakukan secara transparan karena diliput oleh media parlemen yang
di siarkan langsung setiap pembahasannya dan sidangnya pun selalu terbuka untuk umum. Saya
sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut di DPR, saya tahu sekali
bahwa prosesnya sangat terbuka

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini juga masih jauh dariiharapan KSPI, yang meminta agar
nilai KHL dit-ingkatkan menjadi 84 komponen

Ringkasan

Pemerintah menegaskan, pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sudah dimulai
sejak Januari 2020 sudah sangat transparan. Penegasan ini penting untuk menghindari polemik
berkepanjangan di tengah masyarakat yang masih mempertanyakan transparansi proses
pembahasan UU Cipta Kerja. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menolak Permenaker No. 18/2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No.21/2016 tentang
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurut Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin, proses panjang
penyusunan RUU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12/ 2011
tentang pembentukan peraturan perUndang -undangan yang telah diubah dengan UU Nomor
15/ 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan, dan juga telah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 87/ 2014 tentang

16