Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

peraturan pelaksanaan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan.

PEMBAHASAN UU CIPTAKER SUDAH TRANSPARAN

Pemerintah menegaskan, pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sudah dimulai
sejak Januari 2020 sudah sangat transparan. Penegasan ini penting untuk menghindari polemik
berkepanjangan di tengah masyarakat yang masih mempertanyakan transparansi proses
pembahasan UU Cipta Kerja. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menolak Permenaker No. 18/2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No.21/2016 tentang
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin, proses panjang
penyusunan RUU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12/ 2011
tentang pembentukan peraturan per Undang - undangan yang telah diubah dengan UU Nomor
15/ 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan, dan juga telah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 87/ 2014 tentang
peraturan pelaksanaan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan.
Penyusunan awal RUU Cipta Kerja dilakukan dengan pembahasan substansi. Ini dilakukan
dengan melibatkan berbagai stakeholder yang pelaksanaannya sudah dilakukan sejak jauh hari
sebelum RUU Cipta Kerja disampaikan kepada Presiden. Pembahasan tidak hanya dilakukan di
kalangan pemerintah (kementerian/lembaga), namun juga bersama kalangan akademisi dan
serikat kerja maupun pengusaha dalam bentuk tripartite pembahasan; mengingat substansi dari
RUU tersebut terkait dengan ketenagakerjaan.

Proses pembahasan dan penyusunan RUU tersebut dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian
yang pada 27 Januari 2020 melalui surat nomor PH 21/15/ 2020 menyampaikan naskah
akademik dan RUU Cipta Kerja yang waktu itu disampaikan kepada Presiden sehingga posisi RUU
berdasarkan permohonan itu, diterbitkanlah Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI guna
mengajukan RUU Cipta Kerja. Ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalamUUNomor 12/2011
tentang pembenuikan peraturan perundang-undangan.

"Jadi tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU
tersebut, yaitu mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap
penetapan/ pengesahan, tahap pengundangan dan tahap sosialisasi. Saat ini RUU Cipta Kerja
sudah sampai kepada tahap keempat, penetapan oleh DPR dan disampaikan kepada Presiden
untuk disahkan dan diundangkan. Jadi sudah sampai tahap pengesahan oleh Presiden, setelah
itu baru tahap pengundangan dan tahap sosialisasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/10).

Dia mengatakan, RUU Cipta Kerja juga sudah dimasukan dalam Prolegnas oleh DPR dan Program
Legislasi Prioritas tahunan untuk tahun 2020. Pada tahap penyusunan, RUU ini juga sudah
disusun terlebih dahulu melalui penyusunan naskah akademik atau kajian yang disusun dalam
naskah akademik.

Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun
berdasarkan kajian. Dalam penyusunan kajian, terdapat 5 kolom atau matrik yaitu kolom
pertama penyusunan UU existing yang akan direvisi, kolom kedua perubahannya, kolom ketiga
alasan perubahan, kolom keempat dampak dari perubahan dan kolom kelima keterangan atau
penjelasan.

Proses selanjurnya setelah kajian adalah pembahasan bersama berbagai stakeholder. Mengingat
RUU ini mencakup 11 cluster, salah satunya ketenagakerjaan, maka sesuai dengan instruksi
17