Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Judul Kementerian Mulai Susun Aturan Turunan
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Amri Amrullah
Tanggal 2020-10-21 05:39:00
Ukuran 216x331mmk
Warna Warna
AD Value Rp 287.280.000

News Value Rp 2.872.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Abdul Halim (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmi-grasi
(Mendes PDTT)) Yang kita hadapi adalah masyarakat desa dengan berbagai kapasitas SDM
(sumber daya manusia). -Jadi, kita upayakan sedemikian rupa, sesederhana mungkin sehingga
tidak membutuhkan dahi berkerut ketika membaca

neutral - Sukarman (Direktur Perbenihan, Direktorat .Jenderal Hortikultura, Ke-mentan) Memang
betul dihapus, tapi tetap diatur dan akan ada peraturan pemerintah. Kita sedang maraton untuk
menyusunnya dan harus sesuai dengan UU Cipta Kerja
negative - Nana Sudja-na (Kapolda Metro Jaya) Aksi ini dilakukan oleh BEM Seluruh Indonesia
yang berjumlah sekitar 400 orang dan dari buruh ada sekitar 1.750 orang

neutral - Luqman Arif (Dandim 0501) Apakah setuju untuk pulang dikawal ten-tara?

negative - Trunoyudo Wisnu Andiko (Kabid Humas Polda Jatim) Ada beberapa yang memang di
luar penyampaian pendapat yang telah direncanakan, ada beberapa yang kita amankan dengan
membawa ada bom molo-tov, kemudianpilox terkait vandalisme, dan miras. Ini sejumlah
totalnya 169 orang. Namun, ini . masih proses pendalaman kita. Tentu, kita tunggu penyidik
akan bekerja

negative - Trunoyudo Wisnu Andiko (Kabid Humas Polda Jatim) Nanti kita klasifikasi dulu karena
masih proses pendalaman dan penyelidikan oleh penyidik

Ringkasan

Sejumlah kementerian mulai bergerak menyiapkan rancangan peraturan turunan Undang-
Undang Cipta Kerja. Hal tersebut dilakukan di tengah masih maraknya penolakan terhadap
regulasi sapu jagat tersebut.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim
Iskandar, menyatakan, pihaknya sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP)
terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini menyusul ditetapkannya BUM Desa sebagai
badan hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
22