Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Presiden waktu itu, cluster ketenagakerjaan dilakukan pembahasan tersendiri. Hal ini karena
memang harus melibatkan serikat buruh maupun asosiasi pengusaha.
Menko Perekonomian sebagai pembentukan UU Cipta Kerja, telah membentuk kelompok kerja
yang terdiri dari pengusaha maupun serikat kerja. Sehingga substansi UU ini sudah melibatkan
berbagai macam stakeholder dan tidak ada hal yang disembunyikan kepada stakeholder maupun
masyarakat luas.

"Demikian juga proses pembahasan di DPR, ini dilakukan secara transparan karena diliput oleh
media parlemen yang di siarkan langsung setiap pembahasannya dan sidangnya pun selalu
terbuka untuk umum. Saya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU
tersebut di DPR, saya tahu sekali bahwa prosesnya sangat terbuka," katanya.

Dia mengungkapkan, UU Cipta Kerja bertujuan untuk mencip-takan solusi atas permasalahan
yang dihadapi UMKM. Dalam UU ini, UMKM bisa mendirikan PT perseorangan, di mana selama
ini PT harus didirikan oleh minimal 2 orang dengan modal minimal Rp50 juta.
Dengan UU ini, UMKM dimungkinkan untuk membentuk PT perseorangan dan dengan modal
sesuai dengan kemampuannya. Dengari UMKM yang ber-bentuk PT atau badan hukum, mereka
akan memiliki akses ke perbankan untuk mendapatkan pinjaman modal usahanya. Selain itu,
UMKM juga bisa langsung berhubungan dengan imponir negara tujuan jika mereka memiliki
barang/ jasa yang bisa diekspor.

Sebelumnya, mereka harus menggunakan badan hukum orang lain untuk bisa melakukan
negosiasi ataupun transaksi dengan importir yang ada di luar negeri.

Manfaat lain dari UU ini adalah terkail ketenagakerjaan. Seperti diketahui bersama, sekitar 197
juta penduduk Indonesia merupakan penduduk berusia kerja, yang terbagi menjadi angkatan
kerja mencapai 133 juta jiwa dan bukan angkatan kerja 64 juta jiwa. Dengan banyaknya
penduduk angkatan kerja ini, akan membutuhkan banyaklapangan kerja. UU Cipta Kerja inilah
sebagai solusi nya.

Selain itu, UU ini juga akan mendorong investasi. Saat ini banyak hambatan regulasi di Indonesia
yang membuat perizinan-perizinan saling mengunci karena berbagai macam UU di Indonesia
yang sifatnya saling berkaitan satu sama lain.
Tolak KHL

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker No.18 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No.21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sebelumnya, Permenaker Nomor 21/2016 telah mencabut Permenakertrans No. 13/2012
tentang Komponen dan Pellaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, kecuali
ketentuan di dalam Pasal 2 dan Lampiran I.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, Permenaker yang baru memang menambah jutmlah kompo -
nen KHL dari 60 jemis menjadi 64 jenis. Tetapi secara kuantitas ada beberapa jenis KH L yang
mengalami penumnan. Dengan kata lain, meskipun itemi KHL bertambah tetapi buruh tetap
miskin. "Ini juga masih jauh dariiharapan KSPI, yang meminta agar nilai KHL dit-ingkatkan
menjadi 84 komponen," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Dia menyebut, penambahan item mencakup dipisahkannya komponen kopi dan teh;
penambahan air minum galon; penambahan paket pulsa dan internet dalam komponen
transportasi dan komunikasi; dan tambahan pengeluaran jaminan sosial sebesar 2 persen, 0
mohoryVIba

18