Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

KEMENTERIAN MULAI SUSUN ATURAN TURUNAN

AMRIAMRULLAH,

DEDY DARMAWAN NASUTION

Sejumlah kementerian mulai bergerak menyiapkan rancangan peraturan turunan Undang-
Undang Cipta Kerja. Hal tersebut dilakukan di tengah masih maraknya penolakan terhadap
regulasi sapu jagat tersebut.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim
Iskandar, menyatakan, pihaknya sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP)
terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini menyusul ditetapkannya BUM Desa sebagai
badan hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia mengatakan, RPP BUM Desa tersebut semaksimal mungkin disusun sederhana dan mudah
untuk dipahami.

Menurut dia, RPP ini akan secepatnya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Yang kita
hadapi adalah masyarakat desa dengan berbagai kapasitas SDM (sumber daya manusia). -Jadi,
kita upayakan sedemikian rupa, sesederhana mungkin sehingga tidak membutuhkan dahi
berkerut ketika membaca," ujar Mendes Abdul Halim di Jakarta, Selasa (20/10).

Abdul Halim menambahkan, Pasal 117 pada Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan BUM
Desa sebagai badan hukum. Pasal ini, menurut dia, adalah pasal yang telah lama dinantikan oleh
BUM Desa. Sebab, undang-undang ini akan memudahkan BUM Desa dalam menjalin kerja sama
bisnis, mengakses permodalan, mengembangkan ekonomi, hingga mempermudah dalam
memberikan layanan umum.

Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memastikan impor benih hortikultura ke
depan tetap wajib berdasarkan standar mutu sesuai peraturan yang ada. Hal ini terkait relaksasi
dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan impor tetap akan diatur dalam peraturan
pemerintah yang tengah disusun.

Direktur Perbenihan, Direktorat .Jenderal Hortikultura, Kementan, Sukarman, mengatakan,
meskipun pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang mengatur
ketentuan impor benih dihapus, kembali diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 57 UU Cipta Kerja.

"Memang betul dihapus, tapi tetap diatur dan akan ada peraturan pemerintah. Kita sedang
maraton untuk menyusunnya dan harus sesuai dengan UU Cipta Kerja," kata Sukarman dalam
webinar Center for Indonesian Policv Studies, Selasa (20/10).

Ia pun menekankan, benih yang didatangkan dari luar negeri juga tetap harus melalui pelabelan
ulang sebelum diedarkan kepada masyarakat. Hal itu demi menjamin keamanan benih yang akan
digunakan sekaligus kualitas yang akan dihasilkan dalam proses produksi.

Penolakan

Sementara itu, aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja tetap berlangsung, kemarin. Kapolda
Metro Jaya Iijen Pol Nana Sudjana mengatakan, sekitar dua ribu orang terlibat demonstrasi
menolak UU Cipta Kerjadi sekitar Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada hari ini
(20/-10). Untuk mengamankan aksi, pihaknya mengerahkan 15 ribu personel gabungan Polri
dan TNI.

"Aksi ini dilakukan oleh BEM Seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 400 orang dan dari buruh
ada sekitar 1.750 orang," kata Nana kepada wartawan di sekitar Patung Kuda, Selasa. Untuk

23