Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 29

Judul               Pemerintah Klaim Penuhi Kepentingan Buruh
                Nama Media          Koran Tempo
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg20
                Jurnalis            Avit Hidayat
                Tanggal             2020-10-21 05:23:00
                Ukuran              246x201mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 194.832.000

                News Value          Rp 974.160.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Betul-betul konkret ini,
              bukan hanya pencitraan, karena memang partisipasi publik itu dibutuhkan

              negative - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Spesifiknya, kalau
              terkait dengan kluster ketenagakerjaan, pasti buruh. Kalau kluster lingkungan, pasti organisasi
              lingkungan

              neutral  -  Donny  Gahral  Adian  (Tenaga  Ahli  Utama  Kantor  Staf  Presiden)  Saat  ini  tinggal
              memastikan peraturan turunan itu bisa mengakomodasi suara publik

              negative  -  Donny  Gahral  Adian  (Tenaga  Ahli  Utama  Kantor  Staf  Presiden)  Saya  kira  bukan
              undang-undangnya yang dibatalkan, tapi pasti hanya pasal tertentu yang dibatalkan

              negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Arahan Pak Presiden agar seluruh per-pres
              (peraturan presiden) dan PP (peraturan pemerintah) diselesaikan. Ini terdiri atas 35 PP dan 5
              perpres,
              negative - Nining Elitos (Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)) Undang-
              undangnya saja kami tolak, apalagi turunannya

              neutral - Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah) Kami menunggu kajian tim hukum
              terlebih dulu sebelum mengambil sikap tentang Undang-Undang Cipta Kerja



              Ringkasan

              Pemerintah sedang membentuk tim teknis lintas kementerian untuk menyusun 40 draf peraturan
              turunan  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Pemerintah  mengklaim  aturan  turunan  ini  akan
              mengakomodasi kepentingan buruh dan kelompok masyarakat.

              Tenaga  Ahli  Utama  Kantor  Staf  Presiden,  Donny  Gahral  Adian,  mengatakan  pemerintah
              menjamin  akan  mendengarkan  kritik  dan  saran  yang  disampaikan  kelompok  masyarakat
              penentang  omnibus  law  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  "Betul-betul  konkret  ini,  bukan  hanya


                                                           28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34