Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

pencitraan, karena memang partisipasi publik itu dibutuhkan," ucap Donny kepada Tempo,
kemarin.

PEMERINTAH KLAIM PENUHI KEPENTINGAN BURUH

Pemerintah sedang membentuk tim teknis lintas kementerian untuk menyusun 40 draf peraturan
turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim aturan turunan ini akan
mengakomodasi kepentingan buruh dan kelompok masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengatakan pemerintah
menjamin akan mendengarkan kritik dan saran yang disampaikan kelompok masyarakat
penentang omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. "Betul-betul konkret ini, bukan hanya
pencitraan, karena memang partisipasi publik itu dibutuhkan," ucap Donny kepada Tempo,
kemarin.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta bawahannya di tiap kementerian terkait menyiapkan
35 rancangan peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden. Aturan itu disiapkan sebagai
instruksi teknis untuk menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi menargetkan dalam *
tiga bulan ke depan semua peraturan itu rampung dan siap diimplementasikan.

Donny menjamin, dalam proses pembahasan dan penyusunan peraturan turunan itu, masyarakat
sipil, tak terkecuali buruh, bakal di akomodasi. Menurut dia, masyarakat penerima manfaat
undang-undang berhak memberikan sumbangan saran. "Spesifiknya, kalau terkait dengan
kluster ketenagakerjaan, pasti buruh. Kalau kluster lingkungan, pasti organisasi lingkungan,"
ucap Donny.

Sebelum melakukan itu, pemerintah bakal menuntaskan pembentukan tim teknis di lintas ke-
menterian yang akan bekerja menyusun draf peraturan turunan. Tim ini terdiri atas kementerian
terkait sesuai dengan kebutuhan masing-masing kluster pada omnibus law. Peraturan turunan
ini bakal dibuat senapas dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah itu,
rancangan peraturan bakal dibahas bersama berbagai kelompok masyarakat.

Donny tidak menjawab secara spesifik mengapa pemerintah tidak melibatkan masyarakat sipil
ketika draf undang-undang itu dibuat. Menurut dia, parlemen sudah mengakomodasi berbagai
kelompok masyarakat ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja sedang berlangsung.
Artinya, dia mengklaim partisipasi publik telah terpenuhi. "Saat ini tinggal memastikan peraturan
turunan itu bisa mengakomodasi suara publik," kata dia.

Istana melihat saat ini intensitas demonstrasi yang dilakukan buruh dan mahasiswa juga telah
berkurang. Apalagi, Donny mendengar, kelompok serikat pekerja bakal melakukan protes melalui
uji formal dan materi di Mahkamah Konsti'tusi (MK). Meskipun dia menyadari selama ini MK tidak
pernah memiliki riwayat membatalkan undang-undang yang digugat. "Saya kira bukan undang-
undangnya yang dibatalkan, tapi pasti hanya pasal tertentu yang dibatalkan," kata dia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang
menyiapkan 40 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. "Arahan Pak Presiden agar seluruh
per-pres (peraturan presiden) dan PP (peraturan pemerintah) diselesaikan. Ini terdiri atas 35 PP
dan 5 perpres," ucap Airlangga.

Menurut Airlangga, semua peraturan turunan tersebut bakal rampung dalam satu bulan. Namun,
secara terpisah, Donny mengatakan Presiden Jokowi memberikan waktu tiga bulan bagi
bawahannya untuk merampungkan 40 peraturan tersebut. Ia mengklaim undang-undang ini
dibuat sebagai upaya memangkas regulasi yang berbelit.

29