Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 214
Judul Bandel dan Curang, Kemnaker Sanksi 2 Penyalur Pekerja Migran
Nama Media okezone.com
Newstrend Pelanggaran Penempatan PMI
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/10/20/320/2296577/bandel-
dan-curang-kemnaker-sanksi-2-penyalur-pekerja-migran
Jurnalis Michelle Natalia,
Tanggal 2020-10-20 13:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan
pelindungan PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI
neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI
dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Sanksi
skorsing dijatuhkan karena kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan berbagai pelanggaran
dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
BANDEL DAN CURANG, KEMNAKER SANKSI 2 PENYALUR PEKERJA MIGRAN
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Sanksi
skorsing dijatuhkan karena kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan berbagai pelanggaran
dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan
PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker,
Suhartono, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Suhartono mengungkapkan, PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran
dengan menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum
213
