Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

MUI mengatakan penolakan masif beragam elemen masyarakat terhadap UU Cipta Kerja salah
satunya karena tak adanya naskah resmi yang bisa diakses publik. Oleh karena itu MUI meminta
naskah UU Cipta Kerja yang resmi. Atas dasar permintaan itulah Jokowi mengutus Praktikno
datang ke rumah Muhyiddin, juga Said Aqil.

"Dengan itu maka MUI bisa mulai membahasnya. Karena yang beredar sejauh ini di media sosial
belum [dapat] dipertanggungjawabkan keasliannya," kata Muhyiddin kepada wartawan Tirto ,
Senin (19/10/2020) sore.

MUI tengah melakukan konsinyering untuk menelaah UU. Karena belum selesai dibahas, "sejauh
ini belum ada sikap terbaru dari MUI," kata Muhyiddin. Namun jika ada hal-hal yang melanggar
konstitusi dan UU lainnya, Muhyiddin bilang MUI tak segan untuk bersikap.

Satu hari sebelum Pratikno mendatangi Said Aqil dan Muhyiddin, 17 Oktober, Menaker Ida
mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris
Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan Tirto , Senin sore.
Skandal DPR dan Pemerintah Jokowi Mengesahkan RUU Cipta Kerja Namun Ketua PP
Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan kedatangan Ida bukan
untuk sosialisasi UU Cipta Kerja. "Pembahasannya di luar itu," kata Busyro saat dikonfirmasi
wartawan Tirto , Senin sore.
PP Muhammadiyah adalah salah satu organisasi masyarakat yang getol dan lantang menolak
RUU Cipta Kerja. Bahkan tiga bulan sebelum Muhammadiyah mengirim surat ke Presiden Jokowi
untuk meminta draf RUU dicabut pada 8 Juni, Muhammadiyah juga sudah meminta DPR RI
menghentikan pembahasan karena negara harusnya memprioritakan penanganan pandemi.

PP Muhammadiyah, kata Busyro, masih tetap menolak bahkan setelah didatangi Menteri Ida.

"Sejak awal kita itu menolak RUU Cipta Kerja. Sampai sekarang pendirian Muhammadiyah tetap
tidak berubah," katanya.

217