Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

"tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja." "Kemudian kami mendiskusikannya karena
beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain," kata Ida lewat keterangan resmi, dua hari
setelahnya.

MANUVER JOKOWI MEREDAM PROTES CIPTAKER KE PBNU, MUHAMMADIYAH &
MUI

Pemerintah mendatangi ormas-ormas keagamaan yang sebelumnya lantang menolak UU Cipta
Kerja. Sebagian menyatakan tetap menolak; lainnya masih mengkaji.

Pemerintah menyosialisasikan UU Cipta Kerja kepada tiga organisasi keagamaan, Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP)
Muhammadiyah, beberapa hari setelah peraturan ini disahkan, Senin 5 Oktober 2020. Sikap
organisasi-organisasi ini tegas: kontra terhadap UU Cipta Kerja.

Muhammadiyah yang pertama kali menyatakan sikap menolak ketika dua organisasi lain masih
abu-abu.

Lewat surat resmi tertanggal 8 Juni 2020, mereka menyebut Cipta Kerja, saat itu masih berstatus
RUU, sudah "amburadul sejak Naskah Akademik (NA) pada bangunan filosofis, sosiologis, dan
yuridis." MUI dan PBNU menyuarakan kekecewaannya beberapa hari setelah peraturan ini
disahkan. PBNU menyebut UU Cipta Kerja akan menindas rakyat kecil , sedangkan MUI menilai
UU itu adalah hasil dari sistem perpolitikan Indonesia yang dikuasai oligarki.

Presiden Joko Widodo lantas meminta beberapa menterinya untuk menyambangi para petinggi
organisasi keagamaan tersebut. Yang pertama didatangi adalah Ketua Umum PBNU Said Aqil
Siroj oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 10 Oktober. Saat itu Ida bilang ia menjelaskan
"tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja." "Kemudian kami mendiskusikannya karena
beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain," kata Ida lewat keterangan resmi, dua hari
setelahnya.

Namun setelah kedatangan Ida PBNU tak berubah sikap. Mereka mengatakan akan tetap
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammadiyah Tegas Tolak RUU Ciptaker,
Ormas Keagamaan Lain Abu-Abu Jokowi kembali mengutus Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) Pratikno untuk mendatangi lagi rumah Said Aqil , kali ini dalam rangka
menyerahkan naskah resmi UU Cipta Kerja, yang sudah diterima dari DPR RI pada 14 Oktober.
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin mengatakan bahwa pertemuan itu
berlangsung Minggu (18/10/2020).

Wartawan Tirto telah menghubungi empat petinggi PBNU untuk meminta konfirmasi terkait
pertemuan itu dan bagaimana sikap PBNU setelahnya. Mereka adalah Said Aqil Siradj, Sekretaris
Jenderal Helmy Faishal, dan dua ketua harian Robikin Emhas dan Marsudi Syuhud. Namun,
hingga Senin (19/10/2020) kemarin, tak ada respons.

MUI Masih Kaji, Muhammadiyah Tetap Tolak Pada Minggu itu juga, sore hari sekitar pukul 15,
Praktino menyambangi rumah Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. Pratikno datang
sendiri, sedangkan Muhyiddin ditemani oleh Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat
Lukmanul Hakim.

Muhyiddin mengatakan acara sore itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan delegasi MUI
bersama Jokowi di Istana Bogor, dua hari sebelumnya. Dalam pertemuan itu MUI meminta
Jokowi mengeluarkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja. Namun Jokowi mengatakan tak bisa
melakukan itu karena peraturan ini merupakan inisiatif Pemerintah.

216