Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 252
PP tersebut mengamanatkan peninjauan Komponen dan Jenis KHL dalam jangka waktu lima
tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas).
"Depenas telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan Oktober
2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016," kata Haiyani
dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).
Lanjutnya, PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data BPS atau informasi
harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL hasil peninjauan.
Untuk selanjutnya perhitungan Nilai KHL akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah guna
penetapan Upah Minimum tahun 2021.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, dialog dengan dewan
pengupahan ini untuk menginformasikan atau mensosialisasikan hasil peninjauan komponen dan
jenis KHL yang diamanahkan oleh PP Pengupahan, yakni setiap komponen dan KHL harus
ditinjau kembali.
"Kenapa setiap 5 tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali diubah.
Misalnya apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun lalu dengan
sekarang," ujarnya.
Setelah dikaji dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker, keluar Permenaker Nomor
18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun
2016 tentang KHL.
Dari Permenaker tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis, kini berubah menjadi
64 jenis, yang menjadi acuan KHL tahun 2020 dan dijadikan sebagai salah satu formula
penentuan upah di tahun 2021 mendatang.
"Ada Kebutuhan Hidup Layak yang bertambah, berubah dan ada yang diperbaiki. Di antaranya
penambahan televisi, pulsa dan lainnya," kata Dinar.
Dialog Dewan Pengupahan dihadiri Wakil Ketua Depenas, Adi Mahfudz (unsur pengusaha) dan
Sunardi (unsur serikat pekerja/serikat buruh), serta diikuti 68 peserta dari Dewan Pengupahan
Provinsi Seluruh Indonesia. Sebanyak 15 peserta dari unsur pemerintah, 18 peserta unsur
pengusaha, 31 peserta dari SP/SB, serta 2 peserta dari Akademisi.
kbc 10.
251
