Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Ringkasan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji sejumlah alternatif penentuan upah minimum
provinsi (UMP) 2021. Turun, tetap atau naik? Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa
Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan tengah mengkaji beberapa alternatif penetapan
UMP, sehubungan dengan acuan penentuan UMP yang belum ditetapkan. Misalnya, katanya,
yang berkaitan dengan Komponen Hidup Layak (KHL) yang berperan dalam penentuan UMP.
Kini, katanya, sudah terbit Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang
merupakan peraturan baru.

UMP 2021: JABAR KAJI SEJUMLAH ALTERNATIF UPAH

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji sejumlah alternatif penentuan upah minimum
provinsi (UMP) 2021. Turun, tetap atau naik? Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa
Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan tengah mengkaji beberapa alternatif penetapan
UMP, sehubungan dengan acuan penentuan UMP yang belum ditetapkan. Misalnya, katanya,
yang berkaitan dengan Komponen Hidup Layak (KHL) yang berperan dalam penentuan UMP.

Kini, katanya, sudah terbit Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang
merupakan peraturan baru.

"Kemudian perhitungan KLH per provinsi, per kabupaten dan kota, itu dihitung dari data yang
diserahkan oleh BPS, dan saat ini belum ada. Padahal di Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 itu,
satu bulan sebelum jatuh tempo UMP, harus sudah ditetapkan KHL-nya itu. Nah itu yang
pertama, kalau mengacu ke peraturan yang baru," katanya, Selasa (20/10/2020).

Kemudian jika mengacu pada Peraturan Menaker Tahun 78 Tanhun 2015 tentang Pengupahan,
UMP terbaru ditetapkan berdasarkan hasil penambahan antara UMP tahun sebelumnya ditambah
angka inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi.

"Kalau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan ekonominya
juga minus lumayan besar ya. Otomatis kalau perhitungan menggunakan permenaker yang
lama, maka UMP akan turun," katanya.

Mengenai poin-poin KHL yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja, katanya, ditetapkan oleh
BPS. Namun belum ditetapkan, padahal harus dihitung menggunakan data rata-rata harga per
jenis kebutuhan.

"Dari BPS belum ada, kan masih dihitung. Padahal sebulan sebelum jatuh tempo, ini harus sudah
ditetapkan. Dan kita tahu kondisi harga sekarang kan dampak Covid-19, tidak jelas. Tapi
November UMP harus disahkan. Mudah-mudahan, seminggu ini selesai, musyawarah cari yang
terbaik. Usaha tetap jalan, pekerja buruh tetap dapat gaji yang layak untuk bisa berjalan di
tengah deraan Covid-19," katanya Dia menilai skema penurunan UMP tentu tidak diharapkan
oleh serikat buruh. Karenanya, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi terbaik supaya bisa
ditempuh kesepakatan terbaik dari berbagai pihak terkait.
"Nah penurunan ini kan pasti tidak mau para pekerja dan serikat. Ini yang harus kita
konsolidasikan di Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan pengusaha. Kita
cari win-win solution yang terbaik. Kemudian di konsolidasi ini, saya akan minta dinarasumberi
dari Kemenaker minimal eselon dua, setingkat direktur hadir, untuk bisa jelaskan kepada kita
semua," katanya.

248