Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 245
negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Jadi ada win-win solution. Tapi jangan juga dibohongi pekerjanya dengan bilang rugi padahal
tidak
Ringkasan
Pemerintah tengah menyusun formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan 2021. Aspirasi
seluruh pihak, termasuk buruh dijanjikan akan diakomodir.
Plt Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI &
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang mengatakan, dalam
penetapan formulasi kebijakan pengupahan di masa pandemi, pemerintah akan tetap
mendengar aspirasi semua pihak. Meski diakuinya, pandemi telah menyebabkan perlambatan
ekonomi hampir seluruh sektor.
DENGAR ASPIRASI SOAL FORMULASI PENGUPAHAN 2021
Pemerintah tengah menyusun formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan 2021. Aspirasi
seluruh pihak, termasuk buruh dijanjikan akan diakomodir.
Plt Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI &
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang mengatakan, dalam
penetapan formulasi kebijakan pengupahan di masa pandemi, pemerintah akan tetap
mendengar aspirasi semua pihak. Meski diakuinya, pandemi telah menyebabkan perlambatan
ekonomi hampir seluruh sektor.
Haiyani menjelaskan, dari sudut pekerja/buruh, kondisi pandemi Covid-19 berdampak nyata
pada penurunan penghasilan yang diterima. Sehingga mengakibatkan kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Sementara dari sisi pengusaha,
pandemi menyebabkan kesulitan karena permintaan menurun dan terbatasnya bahan baku.
Kondisi ini pun akhirnya berdampak pada kelangsungan usahanya.
"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya
sinergitas," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (19/10). Untuk menyamakan persepsi dan
pemahaman tersebut, pihaknya telah menggelar dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia
tentang hasil peninjauan komponen dan jenis komponen hidup layak (KHL) di tengah kondisi
pandemi. Dialog dilakukan pada 15-17 Oktober 2020.
Peninjauan Komponen dan Jenis KHL ini diamanatkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) untuk dilakukan dalam jangka waktu 5
tahun melalui penetapan Menaker. Penetapan tersebut juga dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Depenas sendiri telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan
Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.
Nantinya, nilai KHL hasil peninjauan bakal dihitung dengan menggunakan informasi harga dari
berbagai survei yang dilakukan BPS.
Selanjutnya, perhitungan nilai KHL ini akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah guna
penetapan Upah Minimum tahun 2021. Haiyani menegaskan, dalam pelaksanaan KHL ini
hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha.
244
