Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 243
Sebelumnya, ditegaskan Presiden bahwa bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan
umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan
konsolidasi lahan, serta reforma agraria.
"Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan
lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," kata Presiden di Istana Kepresidenan RI,
Bogor, Jumat 9 Oktober 2020.
Libatkan buruh Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan pun tengah
mempersiapkan PP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah akan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/ buruh serta pengusaha.
Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa
pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja .
"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja . Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi, terlibat membahasnya," kata Said Iqbal dalam pernyataan di
Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020.
Sikap KSPI sudah sejalan dengan komitmen buruh yang sampai saat ini menolak UU Cipta Kerja
, khususnya untuk klaster ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, serikat pekerja dan buruh saat ini juga tengah mempersiapkan aksi lanjutan
untuk menolak UU Cipta Kerja setelah melakukan aksi mogok nasional pada tanggal 6--8 Oktober
2020.
Menurut Said, ada empat langkah yang sudah dan akan dilakukan para buruh , yaitu
mempersiapkan aksi lanjutan terukur, terarah, dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi
secara nasional, serta mempersiapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formal
dan uji materiel.
Selain itu, mereka juga akan meminta legislative review ke RI dan executive review ke
pemerintah. Langkah terakhir adalah melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan
penolakan UU Cipta Kerja , khususnya klaster ketenagakerjaan, oleh buruh .
Kendati demikian, baik Pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait dengan UU Cipta
Kerja ini, harus tetap berada di koridor hukum agar tidak menimbulkan kegaduhan di kelak
kemudian hari. Apalagi, sampai merugikan generasi mendatang.***.
242
