Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 238

dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena PHK. Dalam aturan lama di
              UU Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan untuk pekerja yang berstatus karyawan tetap
              lewat skema pesangon.



              KONFEDERASI PERSATUAN BURUH KRITIK KLAIM MENAKER SOAL PEKERJA
              KONTRAK

              Wakil  Ketua  Konfederasi  Persatuan  Buruh  Indonesia  (KPBI)  Jumisih  melontarkan  kritik  atas
              pernyataan Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah yang mengklaim pekerja kontrak
              akan mendapatkan keuntungan dalam UU Cipta Kerja .

              "Bagi  saya  itu  pembenaran,  bagaimana  mungkin  menteri  memberikan  narasi,  bahwa  buruh
              kontrak secara terus-menerus kondisinya itu lebih baik, ya jelas tidak," tegas Jumisih kepada
              Kompas.com , Selasa (20/10/2020).

              Dalam praktiknya, kata Jumisih, pilihan yang terbaik di dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia
              adalah penerapan pekerja tetap atau karyawan tetap.

              Artinya, kata dia, selama ini banyak kerugian yang dialami pekerja selama sistem kontrak tak
              dihapuskan.

              Kerugian itu, misalnya, terabaikannya perlindungan dan hak-hak buruh.

              Untuk  itu,  tegas  dia,  pemerintah  seharusnya  mengeluarkan  aturan  yang  menjadikan  semua
              buruh sebagai pekerja tetap, bukan justru melanggengkan pekerja kontrak seumur hidup.

              "Ini sungguh pernyataan yang aneh, kalau mau melindungi pekerja jangan tanggung-tanggung,
              pastikan seluruh buruh di Indonesia menjadi pekerja tetap, itu baru kita nyatakan perlindungan,"
              tegas dia.

              "Jadi pasal terkait PKWT itu tidak berpihak kepada kita dan kami tidak setuju terhadap itu,"
              terang Jumisih.


              Sebelumnya  diberitakan,  Menaker  Ida  Fauziyah,  mengungkapkan  ada  beberapa  keuntungan
              yang bisa didapatkan para pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait perlindungan
              pekerja saat menjadi korban pemutusan hubungan kerja ( PHK).

              Ida mengatakan, pekerja dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena
              PHK. Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan untuk pekerja
              yang berstatus karyawan tetap lewat skema pesangon.

              "Oh, ada (keuntungan pekerja kontrak di UU Cipta Kerja). Dulu, PKWT itu tidak ada kompensasi
              kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau kontrak berakhir, dia mendapat kompensasi,"
              ungkap Ida dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/20/2020).

              Dengan kewajiban membayar kompensasi, perusahaan atau pengusaha akan berpikir dua kali
              untuk memberhentikan karyawan kontrak.

              Selama ini banyak kasus perusahaan memecat pekerja kontrak kapan saja, baik karena alasan
              efisiensi maupun kinerja karyawan yang tak sesuai harapan.

              Menurut Ida, dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja yang berstatus kontrak
              PKWT, secara tidak lansung karyawan atau buruh akan mendapatkan perlindungan lebih besar
              dari negara.


                                                           237
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243