Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 238
dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena PHK. Dalam aturan lama di
UU Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan untuk pekerja yang berstatus karyawan tetap
lewat skema pesangon.
KONFEDERASI PERSATUAN BURUH KRITIK KLAIM MENAKER SOAL PEKERJA
KONTRAK
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih melontarkan kritik atas
pernyataan Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah yang mengklaim pekerja kontrak
akan mendapatkan keuntungan dalam UU Cipta Kerja .
"Bagi saya itu pembenaran, bagaimana mungkin menteri memberikan narasi, bahwa buruh
kontrak secara terus-menerus kondisinya itu lebih baik, ya jelas tidak," tegas Jumisih kepada
Kompas.com , Selasa (20/10/2020).
Dalam praktiknya, kata Jumisih, pilihan yang terbaik di dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia
adalah penerapan pekerja tetap atau karyawan tetap.
Artinya, kata dia, selama ini banyak kerugian yang dialami pekerja selama sistem kontrak tak
dihapuskan.
Kerugian itu, misalnya, terabaikannya perlindungan dan hak-hak buruh.
Untuk itu, tegas dia, pemerintah seharusnya mengeluarkan aturan yang menjadikan semua
buruh sebagai pekerja tetap, bukan justru melanggengkan pekerja kontrak seumur hidup.
"Ini sungguh pernyataan yang aneh, kalau mau melindungi pekerja jangan tanggung-tanggung,
pastikan seluruh buruh di Indonesia menjadi pekerja tetap, itu baru kita nyatakan perlindungan,"
tegas dia.
"Jadi pasal terkait PKWT itu tidak berpihak kepada kita dan kami tidak setuju terhadap itu,"
terang Jumisih.
Sebelumnya diberitakan, Menaker Ida Fauziyah, mengungkapkan ada beberapa keuntungan
yang bisa didapatkan para pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait perlindungan
pekerja saat menjadi korban pemutusan hubungan kerja ( PHK).
Ida mengatakan, pekerja dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena
PHK. Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan untuk pekerja
yang berstatus karyawan tetap lewat skema pesangon.
"Oh, ada (keuntungan pekerja kontrak di UU Cipta Kerja). Dulu, PKWT itu tidak ada kompensasi
kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau kontrak berakhir, dia mendapat kompensasi,"
ungkap Ida dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/20/2020).
Dengan kewajiban membayar kompensasi, perusahaan atau pengusaha akan berpikir dua kali
untuk memberhentikan karyawan kontrak.
Selama ini banyak kasus perusahaan memecat pekerja kontrak kapan saja, baik karena alasan
efisiensi maupun kinerja karyawan yang tak sesuai harapan.
Menurut Ida, dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja yang berstatus kontrak
PKWT, secara tidak lansung karyawan atau buruh akan mendapatkan perlindungan lebih besar
dari negara.
237
