Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 233
"Transformasi BLK ini agar memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,"
kata Budi Hartawan dalam keterangannya Senin (19/10/2020).
Budi Hartawan memaparkan, transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi
minimal satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), penyiapan kompetensi instruktur, dan tenaga
pelatihan pemerintah dan swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja.
Khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online, serta
integrasi proses pelatihan dan penempatan.
Sementara dari segi persepsi, Kemnaker akan memperkuat sinergi industri UMKM, peluang
program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang, dan kampanye pelatihan vokasi dan
BLK yang masif.
Adapun segi substansi pelatihan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam
layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi, implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain
Serang, fokus pelatihan pada sektor prioritas (Manufaktur, Pariwisata dan Pertanian), dan
penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK UPTP dan UPTD; "Aspek pelatihan juga
mencakup penyiapan peserta pemagangan LN dapat dioptimalkan di BLK, menyiapkan Program
BLK Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan, dan fokus pelatihan lima Balai Besar
Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja professional," kata Budi.
Sementara dari segi sarana dan fasilitas fokus pada pemberdayaan dan implementasi 3R BLK,
yakni Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding Budi mengatakan, salah satu perubahan paling
substansial dari transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan.
Sebab, pengantar kerja/petugas antar kerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu
untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja/wirausaha, atau memerlukan
intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha.
"Pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan
yang telah dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN," katanya.
Ia mengatakan, saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP.
Artinya, masih ada 18 Provinsi yang belum memiliki BLK UPTP, yakni di Riau, Jambi, Bengkulu,
Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Barat, dan Papua.
Menurutnya, keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru antara lain,
pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat, percepatan
pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi, dan meningkatkan kualitas
SDM di provinsi tersebut, sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi
di provinsi tersebut.
Dok Kemnaker Dirjen Binalattas Kemnaker , Budi Hartawan.
232
