Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 229
Kementerian Tenaga Kerja secara resmi menambah komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016.
KSPI TAK PUAS PENAMBAHAN KOMPONEN KHL 2020 OLEH KEMNAKER
Permenaker yang baru menambah jumlah komponen KHL dari 60 komponen menjadi 64
komponen, sementara buruh menuntut sampai 84 komponen.
Kementerian Tenaga Kerja secara resmi menambah komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016.
Dari Permenaker tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis, kini berubah menjadi
64 jenis, yang menjadi acuan KHL tahun 2020 dan dijadikan sebagai salah satu formula
penentuan upah di tahun 2021 mendatang.
Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitani menjelaskan perubahan KHL ini
dilakukan untuk menyesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat saat ini. KHL menurut Dinar
memang telah ditetapkan untuk periode 5 tahun.
"Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali berubah. Misalnya apakah kebutuhan
beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun lalu dengan sekarang," jelas Dinar, Senin
(19/10/2020).
Mengacu pada KHL sebelumnya pada Permenaker nomor 13 tahun 2012 terdapat 60 komponen.
Permenaker 18/2020 menambahkan komponen air minum galon 3 buah dalam satu bulan. Selain
itu KHL tahun 2020 juga memisahkan komponen kopi dan teh yang sebelumnya disatukan.
Komponen paket pulsa dan data internet juga masuk dalam KHL 2020. Sebelumnya paket pulsa
dan data internet dituntut buruh untuk masuk KHL. Jumlah yang dimasukkan dalam KHL untuk
paket pulsa dan data internet sebanyak 2 Gigabyte.
Tambahan lain dalam KHL 2020 yang ditetapkan 9 Oktober lalu adalah jaminan sosial. Jaminan
sosial yang ditambahkan sebesar 2% dari total pengeluaran.
Setelah KHL ditetapkan, nantinya Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota akan
melakukan penghitungan atas nilai KHL dari komponen yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya
nilai KHL akan disesuaikan mengacu pada harga rata-rata di lembaga yang bertugas hal data
statistik. Nilai KHL tersebut akan menjadi dasar dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi
(UMP).
Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah Buruh Tak Puas Di sisi
lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
(KHL).
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan Permenaker yang baru memang menambah jumlah
komponen KHL dari 60 jenis menjadi 64 jenis, tetapi secara kuantitas ada beberapa jenis KHL
yang mengalami penurunan.
"Ini juga masih jauh dari harapan KSPI, yang meminta agar nilai KHL ditingkatkan menjadi 84
komponen," kata Said Iqbal dalam keterangan resmi, Selasa (20/10/2020).
228
